MAKASSAR, UNHAS.TV - Inflasi nasional hingga akhir 2025 tercatat mencapai 2,92 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada 2024 yang berada di level 1,57 persen. 

Kenaikan inflasi tersebut terutama dipicu oleh tekanan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,58 persen (yoy) dengan andil 1,33 persen terhadap inflasi total.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi kelompok tersebut, antara lain cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras.

Guru Besar Bidang Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Dr Abdul Rahman Razak SE MSi, menilai kenaikan inflasi tersebut masih berada dalam batas wajar dan belum mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi nasional.

“Inflasi ini sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Dalam teori ekonomi, kenaikan harga bahan pokok secara alamiah memang terjadi karena adanya biaya produksi. Selama inflasinya masih di bawah dua digit, itu masih tergolong normal,” ujar Prof Abdul Rahman di Studio Unhas TV, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi, termasuk kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengontrol inflasi di wilayah masing-masing.

Terkait tingginya kontribusi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, Prof Abdul Rahman menilai hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat. 

Perubahan pola konsumsi dan tumbuhnya sektor kuliner turut mendorong kenaikan permintaan terhadap bahan pangan.

“Selera masyarakat naik, permintaan meningkat. Secara hukum ekonomi, ketika permintaan naik, harga juga ikut naik. Itu yang terjadi sekarang,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kenaikan harga komoditas pangan lebih disebabkan oleh persoalan struktural dibandingkan faktor musiman. Menurutnya, biaya produksi yang tinggi, khususnya pupuk, menjadi beban utama petani. 

Di sisi lain, harga jual hasil produksi justru dibatasi melalui kebijakan harga eceran tertinggi (HET). “Input dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, sementara output dibatasi. Ini membuat petani tertekan. Jadi bukan hanya soal cuaca, tetapi ada masalah struktural yang perlu dibenahi,” katanya.

Inflasi pangan, lanjut Prof Abdul Rahman, berdampak besar terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di perkotaan yang sangat bergantung pada pasar. Ia menilai perbaikan di sisi produksi dan distribusi menjadi kunci untuk menekan tekanan harga.

“Biaya distribusi juga sangat mahal. Memindahkan sayur dari sentra produksi ke pasar bisa lebih mahal dari nilai barangnya sendiri. Ini yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia sejatinya sudah ada, namun perlu difokuskan pada penurunan biaya produksi dan distribusi di sektor riil.

Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat juga turut berkontribusi terhadap tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Sebagai langkah strategis, Prof Abdul Rahman mendorong penerapan konsep hilirisasi di sektor pertanian serta penguatan sentra produksi berbasis wilayah.

Menurutnya, integrasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah hingga tingkat desa menjadi kunci pengendalian inflasi tanpa mengorbankan kesejahteraan produsen pangan.

“Konsep integrasi ini harus benar-benar dijalankan. Bukan sekadar koordinasi, tetapi kerja sama nyata antar sektor. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan dan kesejahteraan petani maupun konsumen tetap terjaga,” tutupnya.

(Achmad Ghiffary M / Yuzril Reynaldy Tandi / Unhas TV)