JAKARTA, UNHAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menilai kebijakan Work From Home (WFH) yang ditetapkan oleh pemerintah, kurang berdampak pada penghematan bahan bakar minyak (BBM), terutama dari sisi penggunaan energi secara keseluruhan.

Jusuf Kalla menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai acara Petisi Keadilan Hotel Sultan di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (1/4/2026). Pernyataan ini merupakan tanggapan Jusuf Kalla setelah pemerinta secara resmi menetapkan Hari Jumat sebagai hari WFH untuk aparat sipil segara.

Menurutnya, konsumsi energi di perkantoran pada dasarnya lebih banyak berasal dari listrik, bukan BBM. Ia menjelaskan bahwa listrik di wilayah Jakarta dan Jawa Barat sebagian besar masih dipasok pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara.

"Di kantor itu energi yang dipakai seperti lampu dan AC. Itu berasal dari listrik, bukan BBM. Sementara listrik kita sebagian besar masih dari PLTU berbasis batu bara," ujarnya.

Meski demikian, Kalla mengakui bahwa WFH dapat memberikan efek penghematan BBM dari sisi mobilitas pegawai. Namun, ia menilai dampaknya terbatas dan berpotensi menurunkan produktivitas kerja serta layanan publik.

"Ada penghematan BBM bagi pegawai karena tidak perlu ke kantor. Tapi kalau pelayanan menurun atau produktivitas terganggu, dampaknya bisa lebih besar," katanya.

Ia menekankan bahwa dalam kondisi krisis, masyarakat dan sektor industri justru perlu meningkatkan produktivitas, bukan mengurangi aktivitas kerja.

Lebih lanjut, Kalla menyarankan langkah penghematan BBM yang lebih efektif, seperti optimalisasi penggunaan transportasi umum, efisiensi energi rumah tangga, serta kebijakan harga yang mendorong masyarakat mengurangi konsumsi.

"Kalau harga BBM naik, orang akan otomatis mengurangi pemakaian. Itu pernah terjadi pada krisis 2005–2006," jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan harga energi global merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk menekan konsumsi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan.

Kalla pun mengingatkan agar pemerintah tidak membangun budaya kerja yang cenderung mengurangi kegiatan di tengah situasi krisis. "Dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih produktif. Pabrik harus tetap berjalan, pegawai harus bekerja optimal untuk mengatasi masalah," tegasnya.(*)