MAKASSAR, UNHAS.TV – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius bagi lingkungan di Indonesia. Berulangnya kasus pembakaran hutan menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan imbauan.
Ketegasan pemerintah, pengawasan lingkungan, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih dinilai menjadi kunci untuk mencegah karhutla kembali terjadi.
Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta kehidupan sosial dan ekonomi.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah praktik pembakaran lahan untuk menekan biaya pembukaan area perkebunan.
Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup LPPM Universitas Hasanuddin, Prof Dr Anwar Daud SKM MKes menilai pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan peraturan lingkungan.
Menurutnya, pelaku pembakaran hutan, termasuk pihak perusahaan yang terlibat, harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Anwar menyoroti masih berulangnya pelanggaran lingkungan yang melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi besar.
Ia menyebut pembakaran lahan kerap dilakukan untuk mengurangi biaya persiapan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.
“Peraturan itu harus ditegaskan, kemudian yang melanggar harus ditindak tegas. Ini terjadi berulang-ulang. Kita tahu dari pemberitaan, banyak pengusaha besar yang melanggar,” ungkap Anwar.
Ia juga menilai penegakan hukum di Indonesia perlu diperkuat dengan pengawasan yang konsisten. Menurutnya, aturan lingkungan harus diterapkan secara tegas kepada seluruh pihak, sebagaimana praktik penegakan hukum yang ia amati di sejumlah negara Eropa.
Lebih lanjut, Anwar menekankan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum juga dinilai perlu diperkuat agar pengawasan tidak hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi turut menjangkau perusahaan besar dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh.
Selain penegakan hukum, Anwar menyoroti pentingnya membangun kedisiplinan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Salah satunya dengan menghentikan kebiasaan membakar sampah yang berpotensi memicu kebakaran.
Ia mencontohkan penerapan larangan membakar sampah sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran lingkungan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harus dimulai dari lingkungan terdekat dan diterapkan secara konsisten.
Dengan pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menghentikan praktik pembakaran hutan dan lahan secara berulang.
(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)
Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup LPPM Unhas Prof Dr Anwar Daud SKM MKes. (Dok Unhas TV)








