MAKASSAR, UNHAS.TV - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya berdampak pada aktivitas transportasi masyarakat, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap pergerakan ekonomi.

Sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap BBM, seperti transportasi daring hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.

Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Dr Mursalim Nohong SE MSi CRA CRP CWM, mengatakan gangguan ketersediaan BBM dapat menciptakan efek berantai terhadap produktivitas masyarakat.

Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat ekonomi mengalami perlambatan, melainkan lebih kepada koreksi terhadap aktivitas ekonomi.

“Fenomena kelangkaan BBM tentu memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Sektor yang menggerakkan ekonomi seperti transportasi online akan terganggu, terutama dari sisi produktivitas. Begitu juga UMKM yang banyak bergantung pada ketersediaan BBM,” ujar Mursalim.

Menurut dia, ketika sektor transportasi dan UMKM mengalami hambatan operasional, aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut terpengaruh. Pengurangan mobilitas, meningkatnya waktu tunggu, hingga gangguan distribusi barang menjadi konsekuensi yang perlu diantisipasi.

Meski pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman, Mursalim menilai persoalan yang muncul di lapangan menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang perlu ditelusuri lebih jauh.

Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok di tingkat hulu, tetapi juga memastikan proses penyaluran hingga ke masyarakat berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Kalau ada celah dalam distribusi, harus segera diperbaiki. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, tentu perlu dibawa ke ranah hukum,” katanya.

Salah satu langkah yang dapat diterapkan, menurut Mursalim, adalah pengaturan pembelian BBM melalui sistem ganjil-genap.

Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan antrean dan tekanan terhadap distribusi, meskipun dampaknya tidak langsung terlihat dalam waktu singkat.

Namun, pembatasan pembelian harus diiringi dengan pengawasan ketat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak justru membuka peluang bagi praktik penimbunan maupun perdagangan BBM ilegal.

Mursalim menegaskan persoalan BBM bukan hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola distribusi.

Sistem yang baik harus mampu memastikan BBM tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa menciptakan gangguan baru dalam aktivitas ekonomi.

Dengan distribusi yang lebih tertata dan pengawasan yang kuat, pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan BBM sekaligus mempertahankan roda ekonomi masyarakat agar tetap berjalan normal.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)