MAKASSAR, UNHAS.TV - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menilai sensus tersebut akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Munafri menyampaikan hal itu saat menghadiri pencanangan dan penguatan komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di pelataran Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (19/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar itu dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid, pimpinan organisasi perangkat daerah, direktur badan usaha milik daerah, camat, dan lurah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman pohon di area Balai Kota Makassar. Penanaman tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang berkelanjutan, sebelum seluruh peserta mengikuti pencanangan sensus.

Munafri mengatakan tugas pendataan tidak ringan. Petugas sensus harus membagi waktu, tenaga, dan perhatian untuk menjangkau masyarakat serta pelaku usaha di seluruh wilayah kota.

Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada petugas yang akan menjalankan pendataan dengan prinsip profesionalisme dan integritas.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta. Dengan semangat profesionalisme dan integritas, kita bersama-sama menerima amanah untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Kota Makassar,” kata Munafri.

Menurut dia, data hasil sensus akan menjadi kompas pembangunan ekonomi. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan prioritas program, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah, mengembangkan sektor unggulan, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Munafri menilai tantangan pembangunan daerah semakin kompleks. Perubahan kegiatan usaha, perkembangan ekonomi digital, arus investasi, dan pertumbuhan sektor jasa menuntut pemerintah mengambil keputusan berdasarkan bukti.

Tanpa data yang lengkap, kebijakan berisiko tidak menyentuh kelompok masyarakat dan sektor usaha yang paling membutuhkan intervensi.

Ia meminta camat dan lurah menjadi mitra strategis petugas sensus. Perangkat pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW diminta membuka akses pendataan dan memastikan tidak ada keluarga maupun kegiatan usaha yang terlewat.

“Kepada para camat dan lurah, saya berharap menjadi partner yang baik bagi petugas sensus. Pastikan mereka tidak mengalami hambatan saat turun ke masyarakat,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham turut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 harus menghasilkan gambaran yang utuh mengenai kebutuhan riil masyarakat dan perkembangan kegiatan ekonomi di Makassar.

“Dengan dukungan seluruh masyarakat dan pelaku usaha, kita dapat mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” kata Aliyah.

Terjunkan 934 Petugas 

Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ia menyebut pelaksanaan sensus kali ini menjadi salah satu program prioritas nasional dengan tingkat kompleksitas tinggi karena mencakup keluarga, penduduk, pelaku usaha, dan berbagai aktivitas ekonomi.

Menurut Aryanto, luasnya cakupan pendataan membuat pemerintah menyediakan waktu pelaksanaan selama dua setengah bulan.

Durasi itu lebih panjang dibandingkan sensus pada umumnya yang berlangsung sekitar satu bulan. Petugas akan mendata aktivitas ekonomi secara serentak di seluruh Indonesia.

Aryanto mengatakan keberhasilan sensus ditentukan oleh dua indikator. Pertama, tidak ada keluarga dan usaha yang terlewat. Kedua, data yang dikumpulkan harus berkualitas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai Makassar memiliki posisi penting dalam pelaksanaan sensus karena menjadi pusat perdagangan, jasa, investasi, dan konektivitas di kawasan timur Indonesia. Kota ini juga menyumbang lebih dari 34 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan.

“Kalau berbicara ekonomi Sulawesi Selatan, Kota Makassar memiliki peran yang sangat besar. Lebih dari 34 persen perekonomian Sulawesi Selatan ditopang oleh Kota Makassar,” kata Aryanto.

BPS Sulawesi Selatan mengerahkan 934 petugas untuk pendataan di Makassar. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan. Para petugas akan menjangkau seluruh wilayah administrasi Makassar, termasuk kawasan kepulauan.

Aryanto meminta camat dan lurah membantu mengawal proses sensus, memberikan akses kepada petugas, dan melaporkan wilayah yang belum terdata. BPS, kata dia, juga membuka ruang koordinasi apabila ditemukan kendala atau laporan mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026. Kehadiran wali kota dan wakil wali kota, menurut Aryanto, memberi dorongan kepada petugas untuk menyelesaikan pendataan secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Makassar berharap hasil sensus tidak berhenti sebagai kumpulan angka statistik. Data tersebut akan digunakan untuk memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi wilayah, serta tantangan pembangunan.

Dengan fondasi data yang kuat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat memberi manfaat lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan warga Makassar.

Pemerintah juga akan menggunakan hasil pendataan sebagai dasar mengevaluasi program, menyusun anggaran, dan menetapkan intervensi ekonomi yang lebih presisi bagi pelaku usaha, pekerja, serta kawasan yang masih tertinggal dalam akses pelayanan dan investasi. (*)