Jumpa Pers pelaksanaan UTBK-SNBT 2025 Unhas di Hotel Unhas, Makassar, Senin (5/5/2025). (dok unhas.tv)

Bagi Unhas, pelanggaran seperti ini bukan sekadar urusan individual. Rektor Jamaluddin dengan tegas mengatakan, tindakan kecurangan dalam UTBK bukan hanya berdampak pada peserta, tetapi juga institusi pendidikan asalnya.

"Kami pernah membatalkan kelulusan peserta yang curang dan memberikan sanksi dua tahun kepada sekolah asalnya. Ini bentuk ketegasan kami," katanya.

Langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari komitmen Unhas dalam menjaga integritas seleksi masuk perguruan tinggi. "Kami ingin anak-anak yang masuk Unhas adalah mereka yang memang pantas dan layak," tambahnya.

Bagi ribuan peserta lain, UTBK 2025 adalah ajang penentu masa depan. Tapi bagi Unhas, ini adalah ujian kejujuran—ujian atas sistem, integritas, dan kepercayaan publik.

Dan tahun ini, dengan teknologi sebagai sekutu, Unhas membuktikan bahwa kejujuran masih bisa diperjuangkan di tengah derasnya gelombang kecurangan berbasis teknologi.

“Siapa pun yang mencoba mencurangi sistem ini akan berhadapan dengan kami,” ujar Prof. Jamaluddin dengan nada tegas.

Di ruang-ruang ujian yang kini sunyi dari sinyal itu, masa depan tetap dipertaruhkan—dengan adil, dan tanpa perantara bayangan.

Namun, penggunaan signal jammer tidak bisa dilakukan sembarangan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan alat ini diatur ketat oleh perundang-undangan karena dapat mengganggu jaringan publik.

Di Indonesia, pengoperasian jammer hanya diperbolehkan oleh instansi tertentu dengan izin resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Jika digunakan tanpa izin, jammer bisa mengganggu layanan komunikasi yang sah, seperti panggilan darurat, koneksi rumah sakit, atau sistem keamanan.

Di tangan yang tepat dan dalam konteks yang benar, signal jammer bukan sekadar alat pengacau, melainkan perangkat penjaga integritas dan keamanan.

Seperti yang dilakukan Universitas Hasanuddin dalam UTBK 2025, pemanfaatan jammer secara selektif dan etis bisa menjadi alat penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan keadilan dalam sistem seleksi akademik.

Dalam dunia yang semakin canggih, menjaga integritas tidak cukup hanya dengan pengawasan konvensional—perlu teknologi yang setara dengan tantangan zaman.

(Amina Rahma Ahmad / Muh Syaiful / Unhas.TV)