JAKARTA, UNHAS.TV - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Kenaikan ini, yang melebihi angka 200 persen sebagaimana ramai diperbincangkan, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan hakim adalah salah satu pilar penting untuk memastikan integritas dan independensi peradilan. 

"Salah satu yang penting dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah menaikkan gaji untuk beberapa hakim hingga 280 persen," ujar Prabowo, disambut tepuk tangan hadirin.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa kenaikan gaji ini terutama ditujukan untuk hakim golongan junior, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka agar tidak rentan terhadap praktik suap atau korupsi. 

"Kenaikan tertinggi diberikan kepada golongan paling bawah, tapi semua hakim akan mendapatkan kenaikan yang signifikan," tambahnya dalam acara pengukuhan 1.451 hakim baru di Mahkamah Agung pada 12 Juni 2025.

Kebijakan ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membongkar kasus-kasus korupsi besar. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah, bersama TNI dan Polri, akan memastikan sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. 

"Kami tidak segan-segan membongkar kasus korupsi besar," tegasnya, seraya menyebutkan langkah penertiban 3,1 juta hektare lahan sawit yang melanggar aturan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Selain kenaikan gaji hakim, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang memantau kemungkinan kenaikan gaji untuk pegawai lain, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Sabar, saya sudah lihat angka-angkanya. Negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya,” ujarnya, menegaskan keyakinannya bahwa kekayaan Indonesia harus dikelola untuk kepentingan rakyat.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 ini digelar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". 

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga memaparkan capaian pemerintahannya selama 299 hari, termasuk transisi kepemimpinan yang penuh persatuan dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi serta pengelolaan sumber daya alam.

Kenaikan gaji hakim ini menuai respons positif dari berbagai kalangan, yang melihatnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan pengawasan dan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. "Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut," katanya.

Dengan langkah ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem hukum yang adil dan berwibawa, sekaligus memastikan kesejahteraan aparatur peradilan sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan di Indonesia.(*)