Oleh: Muhdar Tasrief 1) dan M.F. Ramadhani 2)

INDONESIA sering menyebut dirinya negara maritim, tetapi sejujurnya kita harus bertanya: apa yang sebenarnya maritim dari ekonomi kita? Laut mengelilingi hidup kita, tetapi tidak menggerakkan pertumbuhan kita. Padahal 40 persen perdagangan dunia melewati wilayah perairan Indonesia.

Kita punya 17 ribu pulau, ratusan pelabuhan, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun kontribusi sektor maritim terhadap PDB nasional masih sekitar 7,9 persen, sebagian besar berasal dari aktivitas primer, perikanan, pelayaran dasar, dan jasa logistik, bukan dari industri bernilai tambah tinggi seperti pembuatan kapal, komponen, elektronik maritim, atau sistem navigasi. 

Ironisnya, negara-negara yang tidak dianugerahi ribuan pulau justru jauh di depan. Jepang dan Korea Selatan, meski kontribusi maritimnya secara persentase tidak selalu mencolok, telah menguasai rantai nilai global, dari mesin kapal, radar, propulsi, baja maritim, hingga desain berstandar internasional. Indonesia yang kaya laut justru menjadi old buyer.

Nilai tambah yang seharusnya tinggal di dalam negeri mengalir keluar seperti air pasang yang tak tertahan. Kita bangga pada gelar poros maritim dunia, namun di sisi industri kita sebenarnya berdiri di tepi pantai, menonton kapal-kapal asing lewat. 

Masalahnya bukan pada kurangnya peluang, melainkan pada kurangnya organisasi. Selama ini, pelayaran nasional membeli kapal tanpa satu peta permintaan nasional. Galangan mengandalkan pesanan sporadis yang membuat mereka tak berani berinvestasi pada teknologi atau kapasitas.

Pelabuhan berjalan dalam logika masing-masing, tanpa koneksi ke industri hulu. Sementara industri komponen maritim, mulai dari radar, sistem navigasi, panel elektrik, hingga mesin, tidak tumbuh karena tidak ada kepastian volume. Kita memiliki semua keping puzzle-nya, hanya tidak ada yang menyusunnya. 

Integrator Industri Maritim Indonesia

Di sinilah Maritime-ID hadir sebagai strategic industrial integrator, semacam ruang kendali yang selama ini hilang. Maritime-ID menyatukan pelayaran, galangan, pelabuhan, dan industri komponen dalam satu logika pertumbuhan.

Alih-alih ribuan pesanan terpecah-pecah, permintaan dikonsolidasikan. Alih-alih desain kapal berbeda di tiap pemilik, desain distandardisasi. Alih-alih galangan menunggu order, backlog dua dekade disiapkan. Untuk pertama kalinya, Indonesia dapat bergerak dengan ritme industri, bukan ritme proyek tahunan.

Potensinya bukan retorika. Sebagaimana diungkap Danantara belum lama ini, backlog pembangunan kapal nasional hingga 2030 mencapai ribuan unit terdiri dari 700 unit dry cargo, 300 unit tanker, 1.500 unit kapal perikanan, dan 710 unit kapal penumpang.

Selama pesanan ini berjalan terpisah, industri tidak akan pernah lahir. Tetapi jika semuanya dikelola sebagai national consolidated demand, Indonesia memiliki captive market yang jauh lebih besar daripada negara maritime lainnya. Kita hanya gagal memanfaatkannya. 

Dan ketika pasar besar itu dipusatkan, satu hal luar biasa terjadi: manufaktur maritim berubah menjadi pencipta lapangan kerja terbesar di negeri ini. Satu kapal ukuran menengah saja dapat menyerap ratusan bahkan ribuan pekerja langsung, fabrikasi baja, pengelasan, instalasi kelistrikan, integrasi sistem. Di luar itu, pembangunan kapal juga mampu menciptakan ribu pekerja tidak langsung lainnya di industri kabel, radar, elektronik, cat industri, pipa, dan logistik.  

Momentum ini harus menjadi katalisator bagi industri maritim nasional untuk menciptakan ratusan ribu pekerjaan produktif, baik langsung maupun tidak langsung, dalam dua dekade mendatang.

Ini merupakan peluang transformasi kelas pekerja Indonesia, dari low-skill ke medium- dan high-skill manufacturing melalui transfer teknologi dan peningkatan kompetensi SDM nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan impor secara bertahap. Dampak ekonomi dari industrialisasi maritim  ini sangat signifikan dan terukur. 

Integrasi permintaan, peningkatan kapasitas galangan, substitusi impor komponen, dan efisiensi logistik memiliki dampak berganda (multiplier effects) yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB jangka panjang.

Jika industri komponen dalam negeri mampu menggantikan separuh dari impor yang mencapai 80%, dampak multiplier terhadap PDB nasional dapat meningkat hingga 13 kali lipat, dari 0,09 persen menjadi 1,2 persen.

Industri galangan kapal memiliki efek berganda yang luas karena melibatkan berbagai komponen dalam rantai pasok seperti bahan baku, teknologi, pendanaan, SDM, hingga jasa logistik. 

Rantai Nilai yang Hidup di Dalam Negeri

Kekuatan terbesar Maritime-ID bukan pada hanya jumlah kapalnya, melainkan pada kemampuannya menciptakan rantai nilai yang saling menghidupkan. Ketika pelayaran memesan kapal, galangan mendapat kepastian produksi. Ketika galangan tumbuh, baja maritim dan komponen lokal berkembang.

Ketika industri komponen berkembang, investor global mulai melihat Indonesia sebagai production base baru. Ketika industri tumbuh, pelabuhan harus  menaikkan kapasitas dan digitalisasi. Semua bergerak, semua saling menyokong. Ini adalah  reinforcing loop yang selama ini disia-siakan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia siap menjadi negara industri maritim, melainkan apakah kita siap berhenti membiarkan peluang itu hilang. Berapa lama lagi kita mau membiarkan miliaran dolar mengalir keluar hanya untuk membeli kapal dan komponen yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri? Berapa lama lagi kita mau menyebut diri negara maritim, tetapi tidak memiliki mesin ekonomi maritim?

Maritime-ID bukan solusi instan, tetapi ia memberi Indonesia sesuatu yang selama ini hilang: sebuah mesin industri laut yang terencana, terstandardisasi, dan berkelanjutan.

Laut telah menyatukan Nusantara selama berabad-abad. Kini, laut dapat menyatukan pertumbuhan ekonomi Indonesia, asal kita berani membangun arsitektur yang memungkinkan hal itu terjadi. Kesempatan sudah datang berulang kali, jika tidak sekarang kapan lagi! 

* Penulis, 1) Ketua IKA Teknik Sistem Perkapalan Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Head of BKI Academy, 2) Portfolio Manager untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan