MAKASSAR, UNHAS.TV - Sebanyak 27 peserta Australia Awards Short Course mengunjungi Makassar Virtual Economic Center atau MARVEC di Gedung Makassar Government Center, Rabu (5/8/2026).

Mereka mempelajari tata kelola pemerintahan dan transformasi digital yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan publik.

Peserta program bertajuk Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) itu berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Peserta lainnya merupakan perwakilan 12 provinsi di wilayah Aceh dan Indonesia bagian timur.

Provinsi tersebut meliputi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, serta Papua Barat Daya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Roem menerima rombongan tersebut. Ia mengatakan kunjungan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman mengenai digitalisasi pelayanan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

“Kami merasa terhormat dipilih menjadi lokus kunjungan dan dapat berbagi pengalaman mengenai transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Roem.

Rombongan dipimpin Rachel Nolan, Course Leader Australia Awards Short Course. Menurut Rachel, kunjungan tersebut merupakan bagian dari lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program lanjutan mengenai tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan publik di Australia.

Program itu dirancang untuk memperkenalkan praktik baik pengelolaan pemerintahan daerah, digitalisasi, administrasi pemerintahan, serta penguatan kapasitas aparatur dalam merancang kebijakan publik.

Makassar dipilih sebagai salah satu lokasi pembelajaran karena dinilai memiliki sejumlah inovasi pelayanan berbasis teknologi.

Dalam pemaparan bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Roem memperkenalkan Makassar Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada 27 Juli 2025.

Aplikasi tersebut dibangun untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah kota yang sebelumnya berjalan melalui platform terpisah.

Menurut Roem, sebelum Lontara+ beroperasi, Pemerintah Kota Makassar memiliki 358 aplikasi yang dikelola oleh berbagai perangkat daerah.

Banyaknya aplikasi membuat layanan tidak terintegrasi, aspirasi masyarakat tersebar di sejumlah kanal, dan evaluasi tingkat kepuasan warga sulit dilakukan secara menyeluruh.

Akses Beragam Layanan Publik

Melalui Lontara+, masyarakat dapat mengakses beragam layanan publik dan menyampaikan pengaduan melalui satu aplikasi. Pemerintah kota mencatat jumlah aduan meningkat 418 persen dalam setahun, sedangkan pengguna aktif aplikasi mencapai 88.015 orang.

Pada periode Juli 2025 hingga Agustus 2026, sebanyak 25.219 aduan masyarakat masuk melalui Lontara+. Dari jumlah tersebut, 22.663 aduan telah diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian 89,9 persen.

Roem mengatakan hasil evaluasi menunjukkan 92,5 persen pengguna menilai aplikasi tersebut mempermudah akses terhadap pelayanan publik.

Sebanyak 90 persen responden menyatakan Lontara+ mudah digunakan, sedangkan 87,5 persen menilai layanan pemerintah menjadi lebih transparan.

Persentase pengguna yang mengaku puas terhadap pelayanan juga mencapai 87,5 persen. Adapun lebih dari 70 persen responden menilai laporan masyarakat ditangani dengan cepat.

Selain Lontara+, Roem memperkenalkan Call Center 112 yang melayani laporan kegawatdaruratan selama 24 jam. Peserta juga mendapat penjelasan mengenai fungsi MARVEC sebagai pusat pengintegrasian dan analisis data pemerintah kota.

Melalui ruangan tersebut, pemerintah dapat memantau sejumlah kondisi kota secara waktu nyata. Pemantauan mencakup rekaman kamera pengawas lalu lintas, pelayanan pajak, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru, hingga indikator strategis yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Para peserta aktif menanyakan strategi integrasi layanan, tata kelola data lintas perangkat daerah, serta mekanisme penyelesaian pengaduan. Mereka juga mendiskusikan cara pemerintah memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Rachel mengaku terkesan dengan pusat pemerintahan dan teknologi yang digunakan Pemerintah Kota Makassar. Menurut dia, sistem pengaduan tersebut memudahkan warga menyampaikan keluhan, termasuk dengan menyertakan foto, serta mengikuti perkembangan proses penanganannya.

“Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli terhadap persoalan yang mereka sampaikan,” ujar Rachel.

Ia menilai ketersediaan informasi yang terintegrasi juga membantu pemerintah mengelola sumber daya secara lebih efektif. Dengan dukungan data yang memadai, pemerintah dapat merancang perbaikan layanan dasar, pendidikan, ruang terbuka hijau, dan pembangunan kota secara lebih tepat. (*)