MAKASSAR, UNHAS.TV -  Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Talenta, dan Kesejahteraan di Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof DR Farida Patittingi SH MHum menegaskan pimpinan Unhas memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan kampus Unhas bebas dari praktik kekerasan seksual. 

Segala tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus akan ditindak setegas-tegasnya dengan tetap mempertimbangkan hal terbaik kepada korban.

Prof Farida yang juga Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unhas menegaskan hal itu saat memberikan materi kepada mahasiswa baru pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin (PKKMB Unhas) 2026 di JK Arenatorium (GOR Unhas), Kampus Tamalanrea, Makassar, Selasa (11/8/2026). 

PKKMB Unhas 2026 mengusung tema "Tumbuh dengan Inovasi, Bergerak dalam Sinergi, dan Berdampak untuk Negeri", yang dihadiri lebih dari 10 ribu mahasiswa baru.

"Sudah ada mahasiswa yang dikeluarkan karena terbukti terlibat pada tindakan kekerasan seksual. Juga sudah ada dosen yang dipecat bahkan dipenjara," kata Prof Farida yang juga Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM).

Prof Farida menambahkan, kekerasan seksual yang paling rendah adalah menatap dengan suasana sensual, khususnya bila yang ditatap merasakan keberatan. Ia mewanti-wanti agar tindakan itu tidak dilakukan oleh mahasiswa baru 2026.

Kepada korban yang mengalami kekerasan seksual, Satuan Tugas PPKS menyediakan saluran pelaporan yakni melalui surat tertulis, telepon, pesan singkat lektronik, surat elektronik, atau bentuk penyampaian lain yang memudahkan pelapor.

Namun ia mengingatkan, jika terjadi kekerasan tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kuliah atau kegiatan resmi Unhas (murni masalah pribadi), maka kasus tersebut bukan wewenang satgas.

Pada kegiatan itu, Prof Farida menyerahkan hadiah khusus dari Satgas PPKS kepada dua mahasiswa baru yang berani tampil menanyakan soal kekerasan. Seorang di antaranya yakni Rasdan, mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Rasda menanyakan mengapa masih sering terjadi penegakan hukum yang dinilai tidak adil seperti yang terjadi pada Thomas Lembong dan aktivis KontraS, Andrie Yunus.(*)