JAKARTA, UNHAS.TV - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Green Leadership PROPER dalam Anugerah Lingkungan PROPER 2025.

Penghargaan ini menjadi yang ketiga kalinya diterimanya, menegaskan konsistensi kepemimpinannya dalam mendorong transformasi hijau di tubuh PLN.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Hanif memberikan apresiasi atas kontribusi para pimpinan perusahaan dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

“Kepada teman-teman pimpinan perusahaan, CEO, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa. Bagian dari compliance yang telah Bapak lakukan berkontribusi serius dalam membangun efisiensi sumber daya, mencegah pencemaran, dan mendukung ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Hanif.

Menurutnya, PROPER berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan dunia usaha menjalankan prinsip ekonomi hijau serta mendorong kinerja industri melampaui standar kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

Penghargaan Green Leadership PROPER dari Menteri Lingkungan Hidup. (Dok Humas PLN Sulserabar)

Di bawah kepemimpinan Darmawan, PLN berhasil meraih 11 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau sepanjang 2025.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional bisnis, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan terhadap transformasi hijau dan transisi energi bersih.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas penghargaan ini. Bagi PLN, PROPER bukan sekadar kepatuhan, melainkan akselerasi transformasi. Komitmen kami adalah menyediakan listrik andal yang memberi nilai bagi lingkungan dan kesejahteraan,” kata Darmawan dalam kesempatan yang sama.

Dalam lima tahun terakhir, PLN mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penurunan emisi, dan pengolahan limbah bernilai ekonomi.

Prinsip Environmental, Social, and Governance 

Darmawan menekankan, perseroan akan terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), mempercepat target Net Zero Emissions 2060, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.

“Kami mendorong inovasi teknologi hijau, kolaborasi global, dan menjadikan keberlanjutan sebagai budaya kerja. PROPER menjadi momentum untuk bertransformasi dari sekadar compliance menjadi leading dalam transisi energi," kata Darmawan.

Tugas PLN kini bukan hanya menyediakan listrik andal, tapi memastikan listrik bersih, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tambahnya.

PLN mencatat berbagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk dekarbonisasi dan pengembangan pembangkit EBT.

Selama 2021–2025, reduksi emisi meningkat dari 12,9 juta ton CO2 menjadi 51,1 juta ton CO2. Kapasitas EBT mencapai sekitar 9,4 gigawatt pada 2025, sementara ekspansi pembangkit berbasis gas menghasilkan 33,7 terawatt hour.

Sejak 2023, PLN mengembangkan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia, berlokasi di PLTGU Muara Karang, Jakarta. Pada 2024, PLN menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara berbasis energi panas bumi di PLTP Kamojang, Jawa Barat.

Saat ini, produksi hidrogen tersebar di 22 lokasi di Indonesia dengan kapasitas 203 ton per tahun. Pemanfaatan hidrogen hijau ditargetkan sebagai co-firing PLTU, bahan bakar transportasi ramah lingkungan, dan kebutuhan industri.

Darmawan menekankan, inisiatif ini tidak hanya berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga memberi multiplier effect bagi ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur nasional.

Dengan penghargaan Green Leadership PROPER 2025 ini, PLN menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat bersinergi dengan inovasi teknologi dan strategi bisnis berkelanjutan.

Kinerja Darmawan Prasodjo menjadi contoh bagi korporasi lain dalam menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari operasional perusahaan, bukan sekadar kewajiban. (*)