MAJENE, UNHAS.TV - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) melalui Rumah BUMN PLN Majene memberi dukungan terhadap program Penanganan Akses Reforma Agraria yang digagas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene.

Pendampingan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat agar kepemilikan tanah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Ekspose Data dan Perencanaan Kerja Sama Akses Reforma Agraria di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Selasa (21/7/2026).

Program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset serta penataan akses bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada 2026, lokasi binaan Reforma Agraria difokuskan di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, dan Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang. Berdasarkan data BPN Majene, terdapat sekitar 200 kepala keluarga di dua wilayah tersebut.

Sebanyak 66 persen di antaranya telah memiliki sertifikat tanah redistribusi, sementara 34 persen lainnya memperoleh kepastian hukum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Kantor BPN Kabupaten Majene Muhammad Ilham Yamin mengatakan kepastian hukum atas tanah perlu dilanjutkan dengan penguatan akses ekonomi masyarakat. Menurut dia, tanah yang telah memiliki legalitas harus mampu menjadi modal produktif bagi peningkatan kesejahteraan warga.

“Kami mengapresiasi dukungan PLN UID Sulselrabar melalui Rumah BUMN Majene yang turut mengambil peran dalam Program Reforma Agraria. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha,” kata Ilham.

Kondisi ekonomi masyarakat di dua desa tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Rata-rata penghasilan warga tercatat berada di bawah Rp2 juta per bulan.

Pelaku usaha kecil juga masih berhadapan dengan keterbatasan modal, kapasitas produksi rendah, akses pemasaran terbatas, serta kelembagaan usaha yang belum kuat.

Sebagian besar warga masih menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah. Padahal, Desa Bonde Utara memiliki potensi perikanan tangkap, sedangkan Desa Limbua dikenal dengan komoditas pertanian bawang merah yang dapat dikembangkan melalui proses hilirisasi.

Manager Rumah BUMN PLN Majene Haidir Ali mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan mulai dari pembentukan kelompok usaha hingga penguatan daya saing produk lokal.

Pendampingan mencakup fasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PT Perorangan, sertifikasi produk, Izin Edar, Sertifikasi Halal, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek.

Selain aspek legalitas, PLN juga akan memperkuat kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan UMKM, pendampingan kemasan produk, digitalisasi usaha, serta perluasan akses pemasaran.

“Rumah BUMN PLN Majene akan mendampingi masyarakat agar produk lokal memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu berkembang secara berkelanjutan,” ujar Haidir.

General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah mengapresiasi kolaborasi antara PLN dan BPN Majene. Menurut dia, Reforma Agraria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat tidak hanya memperoleh hak atas tanah, tetapi juga mampu mengelolanya sebagai sumber ekonomi.

Saat ini, Rumah BUMN PLN Majene telah memiliki 922 UMKM binaan. Edyansyah mengatakan jumlah tersebut akan terus berkembang dengan membuka kesempatan bagi pelaku usaha di Kabupaten Majene untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara gratis.

“Rumah BUMN hadir sebagai ruang belajar, berkolaborasi, dan bertumbuh bagi para pelaku UMKM. Kami berharap semakin banyak usaha lokal yang berkembang, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” kata Edyansyah.

Melalui sinergi PLN dan BPN, program Reforma Agraria di Majene diharapkan tidak berhenti pada pemberian kepastian hukum tanah, tetapi berlanjut menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. (*)