JAKARTA, UNHAS.TV - Antrean panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang sempat terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Selatan mendapat perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Ia menyebut kondisi antrean, khususnya di Kota Makassar, kini mulai terurai setelah pemerintah daerah bersama aparat kepolisian melakukan penanganan.

Bahlil mengatakan pemerintah tetap akan menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Menurut dia, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga pergeseran pengguna atau shifting dari masyarakat yang sebelumnya tidak menggunakan BBM subsidi.

“Untuk Makassar kita sudah bekerja sama dengan gubernur, wali kota, dan pihak kepolisian untuk mengurai," kata Bahlil usai menghadiri ajang penganugerahan INTECHSEA 2026 yang digelar Universitas Hasanuddin di Four Seasons Hotel Jakarta, Senin (14/9/2026).

"Sekarang alhamdulillah sudah mulai terurai. Namun, kita akan melakukan hal-hal penting untuk menjaga agar subsidi ini tetap tepat sasaran,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Kondisi itu terlihat dari antrean kendaraan yang mengular di beberapa SPBU, terutama di wilayah Kota Makassar. Antrean tersebut membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar.

Menurut Bahlil, pemerintah tidak sedang membatasi masyarakat untuk membeli BBM. Fokus utama pemerintah, kata dia, adalah memastikan subsidi diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang berhak menerimanya.

Ia mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik agar tidak mengambil porsi subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Bahlil menyebut adanya perubahan perilaku konsumsi dari sebagian pengguna yang sebelumnya tidak menggunakan BBM subsidi.

“Tapi yang terjadi sekarang adalah sebagian ada yang shifting. Dari yang tadinya tidak menerima subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi,” ujarnya.

Bahlil juga menyoroti temuan aparat terkait kendaraan yang diduga dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar. Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di Makassar, ketika polisi menemukan kendaraan yang memiliki tangki tambahan dengan kapasitas ratusan liter.

Ia menyebut terdapat kendaraan yang mampu menampung BBM hingga 700 liter bahkan mencapai satu ton. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mengisi BBM subsidi dalam jumlah besar yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

“Contoh yang di Makassar, ada mobil Fortuner dan truk yang bagian belakangnya dibuat tangki. Ada yang sampai satu ton, ada yang 700 liter. Mereka antre hanya untuk mengisi itu,” kata Bahlil.

Pemerintah, lanjut Bahlil, tengah mengkaji skema pembatasan pembelian BBM subsidi sebagai salah satu upaya memperbaiki sistem distribusi. Salah satu opsi yang dibahas adalah pengaturan volume pembelian berdasarkan jenis kendaraan.

Ia mencontohkan kendaraan minibus dengan kapasitas tertentu dapat diberikan batas pembelian sekitar 50 liter. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menempuh perjalanan hingga 200 sampai 300 kilometer.

Sementara kendaraan angkutan seperti truk tetap dapat mengisi bahan bakar sesuai kebutuhan operasional.

Pemerintah berharap langkah pengawasan dan pengaturan distribusi tersebut mampu mengurangi antrean tidak wajar di SPBU. Dengan pengendalian yang lebih ketat, subsidi energi diharapkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

(Tim Liputan Unhas TV)