MAKASSAR, UNHAS.TV - Indonesia kini dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan kontribusi hampir 60 persen dari total produksi global.

Di tengah meningkatnya kebutuhan nikel untuk industri baterai dan kendaraan listrik, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global. Namun, pertanyaan penting muncul: sejauh mana status “raja nikel dunia” benar-benar berdampak pada pembangunan nasional?

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Dr Indraswati Tri Abdi Reviane SE M.A, menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah cepat berpuas diri.

Menurut Indraswati, status tersebut hanya bersifat sementara karena nikel merupakan sumber daya yang terbatas.

“Status sebagai raja nikel dunia itu sifatnya temporer. Ini adalah modal awal yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan jangka panjang,” ujarnya dalam program Econotalks Unhas TV.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 55 juta ton atau sekitar 42 persen dari total cadangan dunia. Dengan produksi sekitar 2 juta ton per tahun, Indonesia diperkirakan masih mampu mengekspor nikel hingga 25 tahun ke depan.

Di sisi lain, permintaan global terhadap nikel diproyeksikan terus meningkat, seiring dengan transisi menuju energi rendah karbon.

Meski demikian, tingginya produksi dan ekspor belum tentu otomatis memberikan keuntungan maksimal bagi perekonomian nasional. Indraswati menilai, kunci utama terletak pada kemampuan Indonesia dalam mengolah nikel menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Jangan hanya mengekspor bahan mentah. Kita harus mengolah sampai menjadi barang akhir agar nilai tambahnya bisa dinikmati di dalam negeri,” jelasnya.

Kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah sejak 2020 dinilai sebagai langkah tepat. Larangan ekspor bijih nikel mentah serta pembangunan smelter telah meningkatkan nilai ekspor hingga lebih dari 10 kali lipat dibanding sebelumnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil nikel seperti Morowali dan Halmahera juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap investasi dan teknologi asing, terutama dari China, yang mendominasi industri smelter di Indonesia.

“Kalau teknologi dan pembiayaan masih didominasi asing, maka perlu dipertanyakan berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, dampak pembangunan industri nikel juga belum sepenuhnya merata. Peningkatan ekonomi di daerah tambang seringkali diiringi dengan kenaikan biaya hidup, ketimpangan pendapatan, serta persoalan lingkungan seperti emisi karbon, deforestasi, dan limbah tambang.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa pembangunan industri nikel berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan hilirisasi lanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan industri turunan seperti baterai dan kendaraan listrik menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.

Indraswati juga menekankan pentingnya inovasi dan riset agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi produsen teknologi.

“Pemerintah harus terus mendorong inovasi agar industri nikel kita bisa sampai pada tahap barang akhir. Kita tidak boleh berhenti di produk intermediate saja,” tegasnya.

Dengan strategi yang tepat, kekayaan nikel Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi keunggulan komparatif, tetapi juga fondasi menuju negara industri maju yang berdaya saing global.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)