JEMBRANA, UNHAS.TV - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 gigawatt peak atau GWp di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Program berskala nasional itu diawali dengan pembangunan 14 proyek PLTS berkapasitas gabungan 5.300 megawatt peak yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Peluncuran tersebut sekaligus menandai dimulainya pembangunan proyek energi baru terbarukan yang diproyeksikan menjadi penopang swasembada energi dan hilirisasi nasional.

PLTS Gilimanuk menjadi lokasi utama peluncuran, sedangkan PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung telah rampung dibangun dan mulai beroperasi.

Prabowo mengatakan energi surya merupakan salah satu jalan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada sumber energi impor.

Pemanfaatan energi terbarukan, menurut dia, perlu dilakukan secara masif agar kebutuhan listrik nasional dapat dipenuhi dari sumber daya dalam negeri dan memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Ia menyatakan program tersebut akan memperkuat kemampuan Indonesia untuk berdiri di atas kekuatan energinya sendiri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan program itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi.

Pemerintah akan memanfaatkan potensi sinar matahari melalui beragam model, dari pembangkit berskala besar, PLTS terapung dan atap, sampai fasilitas untuk kawasan industri serta kegiatan ekonomi produktif.

Menurut Bahlil, kapasitas 100 GWp akan dikembangkan melalui delapan skenario. Pemerintah memasukkan agenda eliminasi pembangkit listrik tenaga uap sebesar 12,48 GWp dan pembangunan PLTS skala besar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebesar 30,97 GWp.

Skenario lain meliputi PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, dan PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar sebesar 0,50 GWp. Pemerintah juga menyiapkan PLTS off-grid bagi kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp dan PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan sambutan pada Launching & Groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026). (Dok BPMI Setpres)

Adapun kapasitas 24,13 GWp akan diarahkan untuk menciptakan permintaan baru melalui hilirisasi industri, kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lainnya.

Bahlil mengatakan keseluruhan rancangan itu bukan sekadar penambahan pembangkit, melainkan pembentukan ekosistem produksi dan konsumsi energi bersih.

Pada tahap awal, keempat belas proyek yang berkapasitas 5.300 MWp menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah mengeksekusi target yang jauh lebih besar.

Penyelesaian proyek akan menguji pengadaan lahan, kesiapan jaringan, pembiayaan, pasokan modul surya, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kapasitas pembangkit sejalan dengan pertumbuhan permintaan listrik. Tanpa perencanaan sistem yang cermat, tambahan produksi pada siang hari berisiko tidak terserap secara optimal.

Karena itu, pembangunan penyimpanan energi dan jaringan antardaerah menjadi bagian penting dari percepatan program nasional tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

Dari Emisi hingga Lapangan Kerja

Presiden Prabowo Subianto (kedua dari kanan) didampingi sejumlah menteri, gubernur, dirjen, dan dirut PLN mengunjungi site PLTS Gilimanuk yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), Bali, Selasa (25/8/2026). PLTS Gilimanuk merupakan salah satu dari 5 klaster PLTS di wilayah Bali bagian dari Program PLTS 100 GWp yang dicanangkan Pemerintah. (Foto: BPMI Setpres)

Jika seluruh rencana terlaksana, pemerintah memperkirakan emisi karbon dapat ditekan hingga 140 juta ton karbon dioksida per tahun.

Potensi nilai ekonomi karbonnya disebut mencapai Rp6,31 triliun. Program ini juga diproyeksikan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan beban subsidi energi.

Bahlil menyebut total investasi yang dibutuhkan sekitar US$71,3 miliar atau setara Rp1.140 triliun. Investasi tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi subsidi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.

Namun, pemerintah belum memerinci periode pencapaian seluruh kapasitas maupun tahapan pencairan investasi tersebut.

Dampak program juga dihitung dari sisi ketenagakerjaan. Pemerintah memperkirakan proyek PLTS 100 GWp dapat menciptakan sekitar 5,5 juta pekerjaan. Angka itu terdiri atas sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.

Aktivitas pembangunan diproyeksikan menggerakkan perekonomian daerah melalui kebutuhan tenaga kerja, material, jasa konstruksi, dan kegiatan masyarakat di sekitar proyek.

Pengembangan manufaktur panel surya dan perangkat pendukung juga diharapkan memperkuat hilirisasi, sehingga belanja investasi tidak seluruhnya mengalir ke produk impor.

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan perseroan siap menjalankan penugasan pemerintah. PLN akan memastikan proyek energi surya dapat terhubung dengan sistem kelistrikan nasional secara aman, andal, dan berkelanjutan.

Menurut Darmawan, percepatan program membutuhkan koordinasi pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri, dan masyarakat.

Perusahaan juga harus menyiapkan jaringan transmisi, sistem distribusi, pengaturan pasokan, serta infrastruktur penyimpanan energi untuk mengantisipasi sifat produksi tenaga surya yang berubah mengikuti cuaca dan waktu.

“PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Presiden Prabowo Subianto (ketiga dari kanan) didampingi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (kanan), dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kedua dari kanan) saat mendengarkan pemaparan walking gallery oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi (kiri) dalam acara Launching & Groundbreaking Program PLTS 100 GWp pada Selasa (25/8) di Gilimanuk, Bali. (Dok BPMI Setpres)

Ia mengatakan energi hijau domestik akan menjadi bagian penting dalam pencapaian swasembada energi.

Khusus di Bali, PLN dan Pemerintah Provinsi Bali berencana membangun lima klaster PLTS berkapasitas total 1.000 MWp.

Fasilitas tersebut akan ditopang Battery Energy Storage System atau BESS dengan kapasitas 3.300 megawatt hour. Sistem baterai diperlukan untuk menyimpan kelebihan produksi listrik dan menyalurkannya kembali ketika pembangkitan surya menurun.

Dari total rencana di Bali, sebesar 300 MWp akan dibangun di Klaster Gilimanuk. Pengembangan ini diposisikan sebagai fondasi ekosistem energi bersih Bali, yang selama ini menjadi destinasi pariwisata utama sekaligus salah satu wajah Indonesia di mata internasional.

Darmawan mengatakan transformasi energi tidak berhenti pada pergantian sumber listrik fosil menjadi energi bersih. Ketersediaan listrik, menurut dia, juga menentukan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan pekerjaan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Program 100 GWp kini menghadapi pekerjaan panjang untuk mengubah target menjadi pembangkit yang benar-benar beroperasi. Selain investasi, pemerintah dan PLN harus memastikan kesiapan lahan, jaringan, industri pendukung, penyimpanan energi, serta kepastian regulasi.

Keberhasilan program juga akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga proyek tetap ekonomis sekaligus terjangkau bagi konsumen.

Bila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, proyek energi surya itu akan menambah kapasitas listrik bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Pemerintah berharap pembangunan PLTS tidak hanya menghasilkan setrum, tetapi juga membentuk industri baru dan memperluas kesempatan kerja.

Di Gilimanuk, ambisi 100 GWp itu telah diluncurkan. Ujian berikutnya adalah memastikan angka besar tersebut menjelma menjadi panel surya, jaringan yang siap, dan listrik yang mengalir ke masyarakat. (*)