MAKASSAR, UNHAS.TV – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi tiga kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di kawasan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar.

Seorang pria berinisial AA, 47 tahun, diamankan setelah polisi menemukan 127 tabung gas dan sejumlah peralatan pengoplosan. Selama beroperasi sejak Agustus 2026, pelaku diduga meraup keuntungan hingga Rp55,2 juta. Ia mempelajari teknik pengoplosan tersebut melalui tutorial YouTube.

Pengungkapan kasus ini berlangsung di sebuah rumah di Jalan Kedamaian Selatan I, BTP Blok F, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Senin (9/11/2026).

Rumah tersebut diduga menjadi tempat pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi ke tabung nonsubsidi untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, menjelaskan bahwa pengungkapan bermula dari laporan informasi masyarakat pada 8 November 2026. Warga mencurigai aktivitas di rumah tersebut yang diduga berkaitan dengan praktik pengoplosan gas.

Tim penyidik Subdirektorat I Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel kemudian melakukan penyelidikan sebelum mendatangi lokasi pada Senin sekitar pukul 11.30 Wita.

Di tempat itu, polisi menemukan aktivitas pengoplosan dan mengamankan AA yang merupakan pemilik rumah sekaligus terduga pelaku.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita 100 tabung LPG subsidi tiga kilogram, 21 tabung nonsubsidi 12 kilogram, dan enam tabung nonsubsidi 5,5 kilogram. Petugas juga mengamankan dua alat timbangan, satu mobil pikap berwarna hitam, selang transfer gas, baskom, karet tabung, serta segel tabung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, AA memperoleh LPG subsidi dari sejumlah pangkalan dan toko kelontong. Ia membeli tabung tiga kilogram dengan harga Rp19 ribu hingga Rp20 ribu dari pangkalan. Sementara pembelian melalui toko campuran mencapai Rp25 ribu per tabung.

Pelaku kemudian memindahkan isi gas ke tabung nonsubsidi menggunakan peralatan transfer khusus. Setelah proses pemindahan, ia menimbang tabung untuk menyesuaikan berat gas dengan kapasitas masing-masing kemasan.

Polisi menyebut pelaku menggunakan es batu atau air dalam wadah untuk membantu proses pemindahan gas.

Gas hasil pengoplosan tersebut kemudian dipasarkan kepada masyarakat umum dan warung makan. Pelaku menjual tabung ukuran 5,5 kilogram seharga Rp100 ribu dan ukuran 12 kilogram seharga Rp200 ribu.

Beroperasi Sejak Agustus 2026

Menurut Taufik, pelaku menjalankan praktik tersebut seorang diri. Aktivitas pengoplosan berlangsung sekitar 20 hari setiap bulan, bukan setiap hari. Keterbatasan tenaga membuat pelaku mengatur jadwal produksi dan penjualan secara berkala.

LPG SUBSIDI - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel mengungkap praktik pengoplosan LPG subsidi di BTP, Makassar, Senin (9/11/2026). Aparat mengamankan pelaku dan menyita 127 tabung gas serta peralatan yang digunakan untuk memindahkan isi tabung. (Wandi Nojeng / Unhas TV)

Polisi mencatat keuntungan yang diperoleh pelaku mencapai Rp60 ribu untuk setiap tabung ukuran 5,5 kilogram. Sementara penjualan tabung 12 kilogram menghasilkan keuntungan sekitar Rp120 ribu per tabung.

Dari aktivitas yang berlangsung sejak Agustus hingga November 2026, akumulasi keuntungan pelaku mencapai Rp55,2 juta. Jumlah tersebut merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan keterangan dan hasil pemeriksaan penyidik.

Taufik mengatakan, penyidik masih mendalami praktik pengoplosan tersebut, termasuk asal perolehan tabung subsidi dan pola distribusinya. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyediaan LPG maupun pemasaran hasil pengoplosan.

Dalam keterangannya kepada awak media di lokasi pengungkapan, Taufik menegaskan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan niaga bahan bakar gas bersubsidi dan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.

Praktik pengoplosan LPG berpotensi merugikan masyarakat karena mengalihkan gas bersubsidi dari kelompok penerima yang berhak. Penjualan kembali dalam kemasan nonsubsidi juga menimbulkan persoalan terkait kepastian isi dan standar keamanan produk yang diterima konsumen.

Penggunaan peralatan pemindah gas di luar prosedur resmi turut meningkatkan risiko keselamatan. Kebocoran gas selama proses pemindahan dapat memicu kebakaran maupun ledakan, terutama jika pelaku tidak menggunakan fasilitas dan standar keselamatan yang memadai.

Atas perbuatannya, AA terancam dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pihak yang menyalahgunakan niaga atau pengangkutan LPG bersubsidi.

Penyidik juga menyebut dugaan pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam perkara tersebut. Polisi masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi alat bukti dan mendalami seluruh rangkaian aktivitas pengoplosan.

Pengungkapan kasus ini kembali memperlihatkan persoalan pengawasan distribusi LPG bersubsidi di tingkat masyarakat.

Praktik pengalihan isi tabung subsidi ke kemasan nonsubsidi berpotensi mengganggu distribusi energi bagi rumah tangga dan usaha kecil yang berhak menerima subsidi pemerintah.

(Wandi Nojeng / Unhas TV)