News

Polri Pecat Irjen Ahri Sonta

PTDH - Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution mendapatkan saksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat pada sidang KEPP di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Foto: lipi.go.id

UNHAS.TV - Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan saksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap terduga Irjen Polisi Ahri Sonta Nasution atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan langsung di depan media oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddison Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) petang.

Majelis KEPP menilai Ahrie Sonta melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang dipimpin langsung oleh Komjen Pol DR Rudi Darmoko SIK MSi selaku Ketua Komisi dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Romahutajulu SIK MSi beserta tiga anggota komisi yaitu Irjen Pol M Zulkarnain SIK MSi, Irjen Pol Dr Jayadi SIK MH, dan Irjen Pol Dr Ahmad Setiadi SIK SH MH.

Irjen Isir menyatakan, Polri tetap mengedepankan prinsip equality before the law pada persidangan itu dan menegaskan bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. "Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Irjen Isir.

Pada sidang yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai pada pukul 20.10 WIB itu, Irjen Ahrie Sonta menyatakan banding atas putusan majelis sidang kode etik.

"Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding," kata Irjen Isir.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetappkan empat tersangka dugaan penyadapan ilegal nomor telepon Presiden Prabowo Subianto yakni mantan Kapolri Jenderal Po Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipinarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan di tiga tempat di dalam rumah pribadi. Mereka yang disadap antara lain Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh partai politik, tokoh ormas, media, dan lembaga swadaya masyarakat.(*)