SEMARANG, UNHAS.TV - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (Rakor PAD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2026 tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial.
Forum tersebut, kata dia, harus melahirkan capaian konkret yang dapat direalisasikan dalam kebijakan dan kinerja peningkatan pendapatan daerah.
Penegasan itu disampaikan Munafri --sapaan akrab disapa Appi, saat membuka secara resmi Rakor PAD yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/2/2026).
Di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Appi meminta seluruh peserta memaknai rakor sebagai komitmen bersama yang mengikat.
“Acara ini jangan dijadikan hanya sebuah seremonial. Ini harus kita capai, harus kita realisasikan,” kata Appi.
Dalam pandangan Appi, potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tergolong besar. Dengan kerja yang terukur dan konsisten, ia meyakini potensi PAD mencapai Rp2,7 triliun.
“Potensi pendapatan Kota Makassar tidak akan di bawah Rp2,7 triliun dalam kondisi seperti ini. Ini sesuatu yang harus kita kejar dan kita dapatkan,” katanya.
Ia menyebut forum rakor PAD tersebut sebagai “akad” yang memuat tanggung jawab moral seluruh aparatur. “Kalau akad tidak diselesaikan, konsekuensinya dosa,” ujarnya, menekankan keseriusan tindak lanjut hasil rakor.
Menurut Appi, akan terasa naif jika peserta hadir hanya untuk memenuhi agenda, menghabiskan anggaran, namun tidak membawa pulang hasil yang dapat diterapkan.
Ketua IKA Fakultas Hukum Unhas ini meminta setiap materi dan diskusi yang disampaikan narasumber diterjemahkan menjadi kebijakan operasional di masing-masing perangkat daerah.
“Begitu naif rasanya kalau kita cuma datang, buang-buang anggaran, lalu apa yang kita dapatkan tidak semaksimal apa yang bisa kita lakukan,” katanya.
Appi menilai Rakor PAD menyimpan banyak pelajaran dan peluang yang semestinya dapat diolah menjadi terobosan nyata.
Inovasi Menggali Potensi Pendapatan
Ia mendorong OPD, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan satuan kerja terkait, untuk berani menghadirkan inovasi dalam menggali potensi pendapatan.
Inovasi itu, menurut Appi, harus disesuaikan dengan karakter dan potensi sektor di masing-masing unit kerja.
“Kita harus mampu punya inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan berbagai macam potensi yang bisa digali dari tempat masing-masing,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menegaskan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk mengejar target pendapatan yang kian menantang.
Untuk mencapai target PAD 2026itu, Appi menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem pengelolaan dan optimalisasi pendapatan.
Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan akurasi data, memperluas basis pajak dan retribusi, serta meminimalkan kebocoran.
“Dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan, salah satunya melalui pendekatan digitalisasi,” ujarnya. Ia meminta OPD menjadikan digitalisasi sebagai fondasi dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan pendapatan.
Rakor PAD 2026 diharapkan menjadi ruang konsolidasi lintas perangkat daerah untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah strategis, dan memastikan target pendapatan dapat dicapai secara berkelanjutan.
Appi menutup sambutannya dengan mengajak peserta menghadiri jamuan makan malam bersama sebagai bagian dari penguatan kebersamaan dan keakraban antarpeserta.
Pemerintah Kota Makassar menargetkan hasil rakor ini dapat segera ditindaklanjuti dalam program kerja dan indikator kinerja yang terukur, sehingga peningkatan PAD tidak hanya menjadi wacana, melainkan capaian nyata yang dirasakan oleh daerah. (*)
RAKOR PAD. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (Rakor PAD) yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/2/2026). Appi menegaskan hasil rakor Pemkot Makassar tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata. (dok pemkot makassar)








