MAKASSAR, UNHAS.TV – Perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan presiden tidak hanya dimaknai sebagai evaluasi kinerja para menteri.

Di balik itu, reshuffle juga menjadi bagian dari strategi politik untuk menjaga stabilitas dan memperkuat konsolidasi kekuasaan di tengah dinamika politik yang terus berubah.

Reshuffle kabinet kerap dipandang sebagai langkah presiden untuk meningkatkan kinerja para pembantunya dalam menjalankan program kerja pemerintah. Namun, dalam praktiknya, langkah ini juga memiliki dimensi politik yang kuat.

Perubahan komposisi kabinet sering kali berkaitan dengan dinamika koalisi dan formasi politik baru. Masuknya kekuatan politik baru ke dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya penyesuaian posisi, termasuk pembagian kursi menteri sebagai bentuk akomodasi kepentingan politik.

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr Ali Armunanto SIP MSi, menilai bahwa reshuffle tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga sebagai instrumen konsolidasi politik.

“Reshuffle kabinet dilakukan untuk mendorong kinerja menteri, tetapi juga menjadi bagian dari konsolidasi politik. Ketika formasi politik berubah, biasanya diikuti penyesuaian di kabinet untuk mengakomodasi kepentingan, termasuk pembagian posisi menteri,” jelasnya.

Ia menambahkan, reshuffle juga penting untuk menjaga stabilitas politik dan membangun citra pemerintah di tengah situasi yang dinamis.

“Dalam situasi politik yang tidak pasti, langkah ini juga menjadi cara untuk merespons isu-isu yang bisa merusak legitimasi pemerintah, sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan,” tambahnya.

Dengan demikian, reshuffle kabinet tidak hanya menjadi mekanisme evaluasi kinerja, tetapi juga bagian dari strategi politik untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)