MAKASSAR, UNHAS.TV - Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memetakan kondisi riil perekonomian nasional. Pendataan menyeluruh terhadap seluruh unit usaha non-pertanian ini dinilai krusial untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr Sanusi Fattah SE MSi CSF CWM dalam program Econotalks Unhas TV. 

Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar pendataan administratif, melainkan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

“Sensus ekonomi itu mendata seluruh unit usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah hingga besar, tanpa menggunakan sampel. Artinya, data yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan sangat besar,” jelasnya.

Menurutnya, terdapat beberapa tujuan utama sensus ekonomi. Pertama, untuk memotret struktur ekonomi nasional, termasuk jumlah usaha, sektor yang digeluti, hingga jumlah tenaga kerja yang terserap. Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Kedua, sensus ekonomi berfungsi untuk melihat dinamika dan perubahan ekonomi. Perkembangan sektor seperti perdagangan online, transportasi berbasis aplikasi, hingga profesi baru seperti konten kreator dapat teridentifikasi secara lebih akurat.

Ketiga, sensus ekonomi menjadi peta besar yang menggambarkan sebaran usaha, karakteristik pelaku usaha, serta potensi ekonomi di setiap daerah.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui keunggulan masing-masing wilayah dan mengoptimalkan pembangunan berbasis potensi lokal.

Lebih lanjut, Sanusi menekankan bahwa data sensus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan. Misalnya, dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Data yang akurat memungkinkan pemerintah memberikan pelatihan, akses pembiayaan, hingga penguatan pemasaran digital secara tepat sasaran.

Selain itu, data sensus juga menjadi acuan dalam penyerapan tenaga kerja, penentuan investasi, hingga penyusunan anggaran negara dan daerah (APBN dan APBD). “Semua kebijakan itu berbasis data, bukan asumsi,” tegasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Jika masyarakat enggan memberikan data, maka dampaknya cukup serius.

“Data yang tidak lengkap akan membuat kebijakan menjadi tidak tepat sasaran. Potensi daerah juga tidak terlihat, sehingga bisa dianggap tidak berkembang,” ujarnya.

Tidak hanya itu, minimnya partisipasi juga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penentuan prioritas anggaran serta menurunkan minat investor akibat kurangnya informasi yang valid.

Sanusi mengungkapkan, masih adanya keraguan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kekhawatiran terkait pajak, takut bantuan dicabut, hingga kekhawatiran data bocor.

Padahal, ia menegaskan bahwa sensus ekonomi tidak berkaitan dengan penentuan pajak individu maupun evaluasi bantuan. Data yang dikumpulkan juga dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan dalam bentuk agregat untuk kepentingan perencanaan.

“Data itu adalah aset pembangunan. Semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat pula kebijakan yang dihasilkan,” jelasnya.

Ia juga mengibaratkan pentingnya data berkualitas seperti proses diagnosis dokter terhadap pasien. Jika data yang diperoleh akurat, maka solusi yang diberikan juga akan tepat.

Dengan data yang valid, pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara tepat, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi tersebut menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)