MAKASSAR, UNHAS.TV - Ada senyum optimistis terlihat di sejumlah wajah Mitra Statistik yang berkumpul di Kantor BPS Kota Makassar, pagi itu. Sebagai petugas terdepan untuk Sensus Ekonomi 2026, mereka akan menerima arahan baru mengenai apa yang harus dilakukan selama sepekan ke depan.

"Ini adalah pertemuan rutin agar tugas-tugas mereka bisa lebih lancar, sekaligus memberi apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan," kata Andi Pananrangi Hakti Ningrat, Kepala Sub Bagian Umum BPS Kota Makassar.

Pada Sensus Ekonomi 2026, Andi Pananrangi laksana "komandan lapangan" para Mitra Statistik. Salah satu tugasnya, mengatur pergerakan 934 petugas sensus di Kota Makassar sejak 1 Mei hingga batas akhir sensus 31 Agustus 2026.

Pada Sensus Ekonomi 2026, Makassar mendapat jatah Mitra Statistik terbanyak dibanding 21 kabupaten dan 2 kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini karena posisi Makassar sebagai ibu kota provinsi dan wilayah dengan populasi terbanyak di Sulawesi Selatan.

Merujuk pada "Kota Makassar Dalam Angka 2026" yang dipublikasikan oleh BPS Makassar, 27 Februari 2026, kota dengan luas wilayah 177,59 kilometer persegi ini dihuni 1,45 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 8.362 jiwa per kilometer persegi.

Wilayah Makassar meliputi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Satu kecamatan berada di satu pulau yakni Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan luas 0,86 kilometer persegi atau hanya sebesar 0,48 persen dari luas Kota Makassar.

"Data di atas sudah menggambarkan betapa Kota Makassar punya kompleksitas yang khas dan berbeda dengan daerah lain. Keadaaan itu pula yang sehari-hari harus dihadapi para petugas lapangan. Tidak mudah tetapi tetap harus dilaksanakan karena hasil sensus ini akan jadi pijakan untuk pengambilan keputusan yang berdampak ke rakyat," kata Andi Pananrangi, saat ditemui di kantornya, Rabu (29/7/2026).

Koordinasi dan Kolaborasi

Atas dasar kompleksitas itu pula, BPS memandang perlu untuk membangun satu jembatan kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat. Pada tingkat provinsi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Aryanto, beserta jajarannya, dan tim Sensus Ekonomi 2026 bertemu dengan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawa Rusdi, pada Senin, 22 Juni 2026. Pertemuan membahas koordinasi pelaksanaan sensus serta tantangan dan hambatan yang dihadapi petugas di lapangan.

Pada tingkat Kota Makassar, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, bersama tim lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026, menemui Wali Kota Makassar. Pertemuan ini menjelaskan pelaksanaan SE 2026 sekaligus melaporkan bahwa sensus umum untuk perusahaan telah dimulai sejak 1 Mei melalui metode pengisian bersama dan sensus dengan pola door to door dijalankan serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pertemuan dengan Wali Kota Makassar ini ini kemudian ditindaklanjuti dengan Pencanangan dan Penguatan Komitmen Bersama Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Wali Kota Makassar, 19 Juni 2026. 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, koordinasi sangat diperlukan karena tantangan pembangunan yang semakin kompleks harus dihadapi dengan kebijakan yang berlandaskan pada data yang akurat. Menurutnya, data adalah elemen utama dalam proses pengambilan keputusan.

"Kota Makassar membutuhkan fondasi data yang kuat agar mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat," ujar Munafri.

Munafri paham betul bahwa para Mitra Statistik akan banyak menghadapi tantangan, terutama saat Mitra Statistik berada di wilayah "rawan". Pun ketika Mitra Strategis harus menyeberang ke Pulau Sangkarrang.