WASHINGTON, UNHAS.TV - Donald Trump kembali mempercayakan posisi strategis di Gedung Putih kepada orang yang telah mendampinginya sejak awal perjalanan politiknya.

Presiden Amerika Serikat itu menunjuk Stephen Miller sebagai White House Chief of Staff atau Kepala Staf Gedung Putih.

Dikutip dari Al Jazeera.com, penunjukan tersebut mempertegas posisi Miller sebagai salah satu orang paling berpengaruh dalam lingkaran kekuasaan Trump, terutama dalam merumuskan kebijakan imigrasi dan keamanan nasional.

Trump mengumumkan keputusan itu melalui platform Truth Social pada Jumat. Ia menyebut Miller sebagai salah satu penasihat yang paling dipercaya. Miller dijadwalkan mulai menggantikan Susie Wiles pada Senin (9/11/2026).

Keputusan tersebut muncul setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilihan paruh waktu atau midterm elections.

Partai Demokrat diperkirakan akan menguasai Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat mulai Januari 2027.

Penunjukan Miller bukan hanya pergantian pejabat. Keputusan itu menunjukkan bahwa Trump tetap mempertahankan pendekatan politik yang selama ini memicu kontroversi, terutama mengenai deportasi massal dan pembatasan imigrasi.

Sejumlah politikus Demokrat diperkirakan akan menyelidiki keterlibatan Miller dalam berbagai kebijakan pemerintahan.

Lantas, siapa Stephen Miller dan bagaimana ia memperoleh pengaruh sebesar itu di Gedung Putih?

Miller berusia 41 tahun. Sebelum menjadi penasihat utama Trump, ia telah membangun reputasi sebagai aktivis konservatif.

Ketertarikannya pada politik muncul sejak duduk di bangku sekolah menengah di Santa Monica, California. Saat itu, ia kerap mengkritik kebijakan sekolah yang menurutnya terlalu liberal melalui siaran radio lokal.

Ketika menempuh pendidikan di Duke University, Miller memimpin Duke Conservative Union. Namanya juga mencuat karena membela tiga mahasiswa pemain lacrosse yang menghadapi tuduhan pemerkosaan.

Sikap tersebut memperlihatkan kecenderungannya mengambil posisi politik yang konfrontatif dalam isu-isu kontroversial.

Setelah lulus, Miller pindah ke Washington DC. Ia bekerja sebagai staf legislatif bagi sejumlah anggota Partai Republik di Kongres.

Salah satu tokoh yang pernah menjadi atasannya ialah Senator Jeff Sessions. Pengalaman tersebut memberinya akses ke lingkungan politik konservatif sekaligus memperluas jaringan di Capitol Hill.

Karier Miller berubah ketika ia bergabung dengan kampanye presiden Donald Trump pada Januari 2016. Ia berperan dalam merancang pesan politik dan gaya komunikasi Trump yang keras terhadap lawan politik.

Mantan penasihat Trump, Steve Bannon, pernah mengatakan kepada Associated Press pada 2017 bahwa Miller membantu Trump menemukan gaya komunikasinya sendiri.

Setelah Trump memenangkan pemilihan presiden 2016, Miller masuk ke Gedung Putih sebagai penasihat sekaligus penulis pidato kepresidenan. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh utama di balik kebijakan imigrasi pemerintahan Trump.

Miller kerap membingkai persoalan imigrasi sebagai upaya melindungi peradaban Barat. Pandangan tersebut menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia dan politikus Demokrat.

Mereka menilai sejumlah pernyataannya mengandung retorika yang berdekatan dengan gagasan nasionalisme kulit putih.

Pada 2019, Southern Poverty Law Center menerbitkan sejumlah surat elektronik yang diklaim menunjukkan dukungan Miller terhadap situs dan ideologi nasionalis kulit putih.

Publikasi tersebut memperbesar kontroversi mengenai pandangan politiknya. Namun, tuduhan dan penilaian tersebut tetap perlu dibedakan dari fakta mengenai jabatan serta kebijakan yang secara langsung ia rumuskan.

Kebijakan Zero Tolerance Tahun 2018

Salah satu kebijakan yang paling banyak dikaitkan dengan Miller ialah Zero Tolerance pada 2018. Kebijakan Departemen Kehakiman itu mendorong penuntutan terhadap hampir setiap orang dewasa yang memasuki Amerika Serikat tanpa dokumen resmi.

Pelaksanaannya menyebabkan pemisahan ribuan keluarga di perbatasan. Aparat menahan orang tua dalam proses pidana, sedangkan anak-anak tidak dapat tinggal bersama mereka di fasilitas penahanan kriminal.

Kebijakan tersebut memicu kecaman luas. Pemerintahan Trump akhirnya mengubah pelaksanaannya melalui perintah eksekutif setelah menghadapi tekanan publik.

Miller juga mendorong penghentian program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Program tersebut memberikan perlindungan administratif kepada orang-orang yang masuk ke Amerika Serikat tanpa dokumen ketika masih anak-anak.

Melalui DACA, mereka dapat memperoleh dokumen untuk mendukung akses pendidikan dan pekerjaan. Program itu berhenti menerima pemohon baru pada 2021.

Pada 2017, Miller turut berperan dalam pembatasan perjalanan terhadap warga sejumlah negara mayoritas Muslim. Kebijakan yang dikenal sebagai Muslim Travel Ban itu semula membatasi masuknya warga Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman selama 90 hari.

Pemerintah kemudian mengubah ketentuannya. Versi revisi kebijakan tersebut akhirnya mendapat pengesahan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Pengaruh Miller tidak berakhir ketika Trump meninggalkan Gedung Putih pada 2021. Ia tetap mendampingi Trump dalam upaya kembali merebut kursi kepresidenan pada pemilu 2024.

Setelah Trump kembali menjabat pada Januari 2025, Miller memperoleh posisi Wakil Kepala Staf Bidang Kebijakan sekaligus penasihat keamanan dalam negeri.

Dalam pemerintahan periode kedua, Miller kembali menjadi penggerak utama agenda deportasi massal. Operasi penegakan imigrasi meluas ke berbagai komunitas di Amerika Serikat.

Aparat semakin banyak menyasar individu yang tidak memiliki catatan kriminal atau hanya melakukan pelanggaran ringan.

Pada Mei 2025, Miller menyampaikan kepada Fox News bahwa pemerintah menetapkan target minimal 3.000 penangkapan oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE) setiap hari. Ia mengatakan Trump akan terus mendorong peningkatan angka tersebut.

Miller juga membela tindakan aparat imigrasi yang menuai kritik karena penggunaan kekerasan. Dalam insiden di Minneapolis pada Januari, ia awalnya menyebut Renee Good dan Alex Pretti sebagai teroris setelah keduanya tewas dalam penembakan yang melibatkan aparat imigrasi. Ia kemudian menarik kembali pernyataan tersebut terkait Pretti.

Di luar persoalan imigrasi, Miller mendukung sejumlah kebijakan Trump yang memperluas penggunaan kekuatan Amerika Serikat.

Ia mendukung penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan menyatakan Washington memiliki hak untuk mengambil alih Greenland berdasarkan kekuatan militernya.

Dalam wawancara dengan CNN pada Januari, Miller mengatakan hubungan internasional pada kenyataannya ditentukan oleh kekuatan, tekanan, dan kemampuan militer.

Pernyataan itu memperlihatkan pendekatan politik luar negeri yang menempatkan kekuatan sebagai instrumen utama dalam hubungan antarnegara.

Kini, jabatan Kepala Staf Gedung Putih berpotensi memperluas pengaruh Miller. Pejabat yang menduduki posisi tersebut bertanggung jawab mengawasi staf kepresidenan, mengatur perekrutan, mengelola agenda presiden, serta memberikan pertimbangan kebijakan. Kepala staf juga mengendalikan arus informasi yang masuk kepada presiden.

Karena fungsi tersebut, sejumlah orang di lingkungan Gedung Putih menyebut kepala staf sebagai penjaga gerbang kepresidenan (gatekeeper).

Posisi ini memungkinkan pemegangnya menentukan siapa yang dapat bertemu presiden, informasi apa yang sampai kepadanya, dan bagaimana agenda pemerintahan berjalan.

Belum jelas sejauh mana jabatan baru itu akan mengubah kewenangan Miller. Namun, rekam jejaknya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar penasihat yang menyampaikan gagasan kepada Trump. Ia telah menjadi salah satu perancang utama kebijakan yang membentuk arah pemerintahan.

Dengan menempatkan Miller sebagai kepala staf, Trump memperkuat kedudukan orang yang selama hampir satu dekade ikut membangun agenda politiknya.

Di tengah tekanan politik setelah kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu, Gedung Putih justru memilih mempertahankan figur yang selama ini menjadi wajah kebijakan paling keras pemerintahan Trump. (*)