JAKARTA, UNHAS.TV - Pemerintah Indonesia resmi mengambil langkah strategis dengan meningkatkan impor minyak mentah (crude oil) dari Amerika Serikat (AS) sebagai tanggapan terhadap situasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur pasokan utama melalui Selat Hormuz.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sekitar 20–25 persen impor minyak mentah nasional selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz, jalur maritim krusial yang kini nyaris terhenti akibat ketegangan geopolitik, termasuk perang yang melibatkan AS, Israel, dan Iran. 

Situasi ini menyebabkan risiko gangguan distribusi yang tidak dapat diprediksi durasinya. "Skenarionya adalah untuk crude yang kami ambil dari Timur Tengah, sebagian kami alihkan ke Amerika Serikat, supaya ada kepastian ketersediaan crude kita. Sekarang sudah mulai berjalan. Bertahap, ya, bertahap," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3/2026) malam.

Langkah peragaman ini dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan infrastruktur penyimpanan minyak mentah di dalam negeri. Pemerintah menekankan bahwa pengalihan ini bukan menambah volume impor secara keseluruhan, melainkan mengganti sumber pasokan untuk menjaga ketahanan energi nasional. 

Selain AS, pemerintah juga menjajaki pemasok alternatif lain di luar kawasan konflik, seperti negara-negara di Afrika, Brasil, dan lainnya. Bahlil menambahkan bahwa cadangan minyak mentah nasional saat ini diperkirakan cukup untuk sekitar tiga minggu ke depan, dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta liquefied petroleum gas (LPG) di dalam negeri tetap aman tanpa rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. 

Untuk LPG, sekitar 30 persen impor berasal dari Timur Tengah (termasuk Saudi Aramco), sementara 70 persen sisanya sudah dari AS. Keputusan ini juga sejalan dengan komitmen perdagangan energi antara Indonesia dan AS, termasuk MoU yang ditandatangani Pertamina dengan perusahaan energi Amerika seperti Chevron dan ExxonMobil. 

Pengalihan pasokan diharapkan dapat meminimalkan dampak lonjakan harga minyak global dan memastikan kestabilan distribusi energi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik yang berlangsung.

Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sambil memperkuat strategi mitigasi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah pasokan.(*)