MAKASSAR, UNHAS.TV – Program podcast Econotalks kembali hadir mengangkat isu strategis perekonomian nasional. Bertempat di Studio Unhas TV pada Jumat (8/5/2026), diskusi kali ini menyoroti nasib kelas menengah yang dinilai menjadi tulang punggung ekonomi, namun belum sepenuhnya tersentuh kebijakan pemerintah.

Menghadirkan narasumber Dosen FEB Unhas Salman Samir SE MSc, diskusi mengupas secara mendalam definisi hingga tantangan yang dihadapi kelompok kelas menengah di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Salman menjelaskan bahwa klasifikasi kelas menengah di Indonesia merujuk pada studi World Bank tahun 2019 yang kemudian diadopsi oleh Badan Pusat Statistik dan Bappenas.

Kelas menengah ditentukan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, yakni sekitar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan.

“Jika garis kemiskinan berada di kisaran Rp600 ribu, maka kelas menengah itu berada pada pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp10 juta per kapita per bulan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa basis pengelompokan ini menggunakan indikator pengeluaran, bukan pendapatan. Hal ini berdampak pada kerentanan kelompok kelas menengah, khususnya pada lapisan bawah yang berpotensi kembali jatuh ke kategori rentan miskin (aspiring middle class).

Dari sisi kontribusi ekonomi, kelas menengah memegang peran vital. Salman menyebutkan sekitar 53–56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga, di mana sekitar 83 persen berasal dari kelompok kelas menengah.

Bahkan, sekitar 43 persen penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga disumbang oleh kelompok ini.

Namun demikian, kondisi kelas menengah saat ini dinilai mengalami stagnasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran 5 persen selama dua dekade terakhir disebut berkaitan dengan melemahnya daya beli kelompok ini.

“Banyak faktor yang menyebabkan stagnasi, mulai dari gelombang PHK, dampak pandemi COVID-19, hingga pergeseran ke sektor informal dan otomatisasi pekerjaan,” ungkap Salman.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terjadi sekitar 88 ribu kasus PHK. Kondisi ini semakin diperparah oleh kenaikan biaya hidup yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan.

Sebagai contoh, rata-rata gaji guru di Indonesia pada 2025 berada di kisaran Rp3,9 juta per bulan, sementara biaya hidup di perkotaan dapat mencapai Rp10 hingga Rp14 juta. Ketimpangan ini menjadi indikator melemahnya daya beli kelas menengah.

Selain itu, fenomena deflasi selama beberapa bulan berturut-turut pada 2024 juga menjadi sinyal menurunnya permintaan domestik, yang sebagian besar ditopang oleh kelas menengah.

Dalam diskusi tersebut, juga disoroti perubahan gaya hidup kelas menengah. Jika sebelumnya kelompok ini masih memiliki ruang untuk konsumsi sekunder seperti liburan, kini pengeluaran tersebut mulai ditekan akibat tekanan ekonomi.

Menanggapi kondisi ini, Salman menilai perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada kelas menengah, khususnya dalam jangka pendek seperti subsidi pendidikan, akses layanan kesehatan, serta dukungan pembiayaan perumahan.

“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan skema perlindungan seperti asuransi pendapatan, terutama bagi pekerja informal,” tambahnya.

Sementara itu, untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia serta penciptaan lapangan kerja berkualitas di sektor formal.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah yang mampu menciptakan pekerjaan layak dan dapat dinikmati oleh kelompok menengah ke bawah,” tegasnya.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)