Opini
Polhum

Tim Komunikasi Prabowo Harus Berguru ke Era SBY



Andi Mallarangeng, Jubir Presiden di era SBY
Kedua, pemerintah harus merekrut juru bicara yang kredibel dan diterima oleh semua kalangan. Seorang juru bicara kepresidenan tidak bisa diambil dari konsultan politik atau tim sukses yang terbiasa bekerja dalam kampanye dan pertarungan elektoral.

Fungsi juru bicara bukan untuk menyerang lawan atau membentuk opini melalui propaganda, melainkan untuk menjernihkan informasi, membangun kepercayaan, dan berbicara dengan empati kepada rakyat.

Jubir yang ideal harus memahami politik, memiliki rekam jejak baik, dan mampu menjaga keseimbangan antara transparansi dan strategi. Ia harus berpijak di hati rakyat, selalu sabar dalam memberikan pencerahan di tengah berbagai informasi, serta mendengarkan suara rakyat, meskipun berbeda dengan pemerintah. 

Dalam kondisi ideal, kantor juru bicara harus menjadi Clearing House—rumah yang menjernihkan prasangka, bukan memperkeruh keadaan.

Ketiga, komunikasi krisis harus lebih profesional. Dalam kasus seperti polemik kepala babi atau isu IHSG, reaksi pemerintah seharusnya berbasis pada empati atas apa yang dialami publik bukan sekadar jawaban spontan yang memperparah suasana. 

Tim komunikasi harus memiliki protokol yang jelas dalam menangani krisis, memastikan bahwa setiap pernyataan yang keluar telah diperhitungkan dampaknya secara luas.

Keempat, keterbukaan harus menjadi prinsip utama. Dalam McQuail’s Mass Communication Theory, Denis McQuail menekankan bahwa komunikasi politik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun legitimasi melalui transparansi.

Pemerintah tidak bisa terus-menerus bersikap defensif atau menutupi kekeliruan. Jika terjadi krisis, yang dibutuhkan rakyat bukan pembelaan, tetapi kejelasan tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana pemerintah akan mengatasinya.


>> Baca Selanjutnya