MAKASSAR, UNHAS.TV - Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Badan Gizi Nasional mengklarifikasi isu mengenai sejumlah kampus yang disebut menolak pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Klarifikasi itu disampaikan Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc saat event BGN Goes to Canpus di Auditorium Prof A Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (5/5/2026).

Prof Jamaluddin menegaskan tidak ada penolakan dari pihak kampus terhadap program MBG. Menurut dia, yang terjadi adalah perbedaan kesiapan dan pilihan teknis setiap perguruan tinggi dalam menentukan lokasi dapur, baik di dalam maupun di luar area kampus.

“Tidak ada penolakan. Yang ada adalah pilihan-pilihan sesuai kesiapan masing-masing kampus,” kata Prof JJ --sapaan akrab rektor Unhas.

Ia menjelaskan, pelibatan perguruan tinggi dalam program MBG harus dipahami sebagai kerja kolaboratif. Karena itu, setiap kampus memiliki kondisi berbeda, mulai dari ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, hingga pertimbangan tata kelola internal.

Unhas, kata Prof JJ, mendukung program pemerintah sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara terukur, aman, dan sesuai kapasitas institusi. Ia menilai perguruan tinggi dapat berperan dalam penguatan riset, pengawasan kualitas gizi, edukasi, hingga pendampingan teknis.

Badan Gizi Nasional juga menegaskan bahwa program MBG tidak dijalankan dengan pendekatan pemaksaan. Perguruan tinggi diberi ruang untuk menyesuaikan bentuk dukungan sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Hal senada diungkapkan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Nanik S Deyang dengan menyebut, kampus merupakan mitra strategis.

"Kampus memiliki sumber daya akademik, tenaga ahli, serta jejaring kelembagaan yang dapat memperkuat implementasi program. Namun, bentuk kemitraan tidak selalu harus berupa pembangunan dapur di dalam kampus," ujar Nanik.

Dapur MBG dapat dibangun di luar kampus sepanjang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, distribusi, dan kelayakan operasional.

Hal ini dinilai penting agar program dapat berjalan efektif tanpa mengganggu fungsi utama perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik. Unhas dan BGN berharap masyarakat tidak menafsirkan perbedaan teknis sebagai bentuk penolakan terhadap program nasional tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah.

Pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga teknis, agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel.

Dengan klarifikasi ini, Unhas menegaskan posisinya sebagai mitra yang terbuka terhadap kerja sama, sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan kesiapan, kapasitas, dan tata kelola kampus.

(Venny Septiani Semuel / Unhas TV)