MAKASSAR, UNHAS.TV – Urbanisasi tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga mencakup perubahan fisik wilayah dan meluasnya aktivitas ekonomi hingga ke pedesaan. 

Di tengah pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi ke wilayah desa, pemerataan manfaat ekonomi menjadi tantangan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton pembangunan.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr Fitrawan Umar ST MSc menjelaskan bahwa urbanisasi tidak lagi terbatas pada perpindahan penduduk. 

Fenomena ini juga mencakup perubahan fisik desa menjadi kawasan yang bercirikan perkotaan, meskipun secara administratif masih berstatus desa.

“Jadi urbanisasi itu bukan lagi tentang perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga adalah perubahan desa menjadi kota secara fisik. Jadi bisa jadi suatu desa itu masih desa secara administratif, tetapi secara fisik dia sudah berubah menjadi kota, misalnya karena jalanan, karena bangunan dan sebagainya,” ungkap Fitrawan.

Ia juga menjelaskan konsep urbanisasi planet, yakni fenomena meluasnya aktivitas kapital global hingga ke wilayah pedesaan, termasuk daerah terpencil. 

Kondisi tersebut membuat desa semakin terhubung dengan jaringan ekonomi global, seiring masuknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya dan potensi ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Fitrawan, fenomena ini memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, aktivitas ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih beragam. 

Namun, di sisi lain, terdapat risiko ketimpangan ketika manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak dirasakan secara proporsional oleh masyarakat setempat.

“Dampak positifnya misalnya ekonomi masyarakat lebih bervariasi lagi, tapi dampak negatifnya ada unsur ketidakadilan yang banyak, terutama dimiliki oleh masyarakat pinggiran yang mana ekonomi mereka justru tidak menerima manfaat yang baik ketimbang misalnya perusahaan-perusahaan global itu,” tuturnya.

Fitrawan menilai, urbanisasi yang tidak disertai perencanaan matang berpotensi memperlebar kesenjangan antara masyarakat lokal dan pelaku usaha yang memiliki modal lebih besar. 

Karena itu, pembangunan wilayah perlu mempertimbangkan distribusi manfaat ekonomi, bukan hanya perubahan fisik dan peningkatan konektivitas.

Ia menegaskan bahwa urbanisasi yang baik harus direncanakan secara terpadu, dengan mempersiapkan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

“Urbanisasi yang baik itu dalam perspektif perencanaan wilayah kota itu adalah urbanisasi yang terencana. Jadi selain fisiknya dipersiapkan, juga masyarakatnya dipersiapkan,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap perubahan kehidupan masyarakat desa. 

Persiapan tersebut penting agar masyarakat mampu beradaptasi dengan karakteristik kehidupan perkotaan sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi ke pedesaan perlu diikuti dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap peluang usaha. 

Perencanaan urbanisasi yang inklusif diharapkan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan sehingga masyarakat desa tidak hanya mengalami perubahan fisik wilayah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara lebih adil.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)