MAKASSAR, UNHAS.TV - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima kunjungan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Balai Kota Makassar, Rabu (1/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Munafri menekankan pentingnya keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK agar temuan lama tidak terus berulang.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bilateral Balai Kota Makassar. Hadir dalam agenda itu Sekretaris Daerah, Inspektur, jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar, serta tim pemeriksa dari BPK RI.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, pemeriksaan tahunan ini bukan semata agenda administratif, melainkan tolok ukur untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap aturan yang berlaku.

Usai mendengarkan arahan singkat dari tim BPK, Munafri menegaskan komitmen pemerintah kota di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk memperbaiki tata kelola keuangan pemerintahan.

Menurut dia, pemeriksaan LKPD harus dibaca sebagai momentum evaluasi menyeluruh atas kerja pemerintah selama setahun.

“Pemeriksaan ini akan memperlihatkan apakah yang kita kerjakan selama satu tahun ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Munafri.

Ia menyoroti kecenderungan munculnya temuan berulang dalam hasil pemeriksaan tahunan. Menurut dia, pola seperti itu menandakan bahwa rekomendasi yang diberikan BPK pada periode sebelumnya belum dijalankan secara optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menempatkan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai pekerjaan yang mendesak.

“Kalau temuan itu berulang, artinya ada rekomendasi yang belum direspons secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Rekomendasi BPK Jadi Prioritas

Munafri meminta setiap satuan kerja perangkat daerah menaruh rekomendasi BPK dalam prioritas utama. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar persoalan yang sama tidak terus muncul dari tahun ke tahun.

Menurut dia, penyelesaian temuan tak bisa dikerjakan secara parsial karena pengelolaan keuangan daerah saling berkaitan antarsektor.

Selain menekankan penyelesaian temuan lama, Munafri juga mengingatkan jajarannya agar mewaspadai potensi munculnya temuan baru.

Ia mendorong penguatan pengawasan internal melalui mekanisme pemeriksaan berlapis, disertai proses verifikasi yang lebih ketat pada setiap laporan keuangan.

“Proses laporan keuangan ini harus benar-benar melalui check and re-check. Kontrol dan evaluasi harus berjalan ketat, karena hal kecil pun bisa berdampak besar,” kata dia.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah kota dan tim BPK selama pemeriksaan berlangsung. Menurut Munafri, perbedaan penafsiran terhadap aturan harus dihindari agar tidak menimbulkan bias atau ambiguitas dalam laporan.

“Kalau ada yang belum dipahami, jangan diinterpretasikan sendiri. Bangun komunikasi yang baik agar sudut pandang kita sama,” tuturnya.

Munafri berharap pemeriksaan LKPD 2025 berjalan lancar dan menghasilkan penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan auditor.

Ia juga berharap kualitas tata kelola keuangan Pemerintah Kota Makassar terus membaik dari tahun ke tahun, sejalan dengan aturan dan sistem yang telah ditetapkan. (*)