MAKASSAR, UNHAS.TV - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, struktur pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto justru dinilai semakin gemuk.

Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang mencapai 26 orang hingga bertambahnya struktur kementerian menjadi sorotan.

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari, menilai kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi dengan narasi efisiensi anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah.

Menurutnya, jumlah Dewan Pertimbangan Presiden yang dinilai terlalu besar menjadi pertanyaan di tengah masih banyaknya masyarakat yang terdampak kebijakan efisiensi.

“Jadi sebenarnya memang kemarin ketika kita lihat bahwa pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden yang jumlahnya 20 lebih itu memang melukai sebagian besar masyarakat karena di tengah penyampaian dari pemerintah bahwa kita harus efisiensi dan itu terjadi di semua bidang," ujarnya.

"Itu bahkan menimpa kehidupan banyak orang saya kira di republik ini, banyak pihak di republik ini, tiba-tiba kemudian kok birokrasi kita atau kemudian para pembantu presiden ini justru gemuk sekali strukturnya,” tutur Endang.

Lebih jauh, Endang menilai jumlah anggota Wantimpres yang besar menjadi persoalan karena lembaga tersebut berada di tengah kebijakan efisiensi yang berdampak pada berbagai kelompok masyarakat.

“Jadi Dewan Pertimbangan yang melebar sampai lebih dari 20 orang itu kan hanya untuk menasehati satu presiden seperti itu. Dengan gaji yang sampai 70 juta, perkiraan gajinya sampai 70 juta tentu itu melukai kita semua,” ungkapnya.

Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan persoalan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pendapatan dan persoalan pembayaran gaji.

“Karena kalau kita lihat misalnya kalau harus dibandingkan gaji guru honorer saja misalnya yang berjibaku dengan anak sekolah yang harus dicerdaskan, anak bangsa yang harus dicerdaskan, gajinya masih belum layak," lanjutnya.

"Gaji guru honorer masih menjadi persoalan serius. Sementara kita melihat bahwa di pusat pelantikan kemarin itu ya sepertinya struktur pembantu presiden ini sangat gemuk dan tidak ada tanda-tanda efisiensi anggaran sama sekali,” jelasnya.

Dosen Ilmu Politik Unhas Endang Sari. (Unhas TV / Andrea Ririn Karina)

Endang juga membandingkan struktur pemerintahan saat ini dengan sejumlah pemerintahan sebelumnya. Ia menilai struktur Dewan Pertimbangan Presiden pada era Prabowo Subianto menjadi lebih besar.

Ia turut menyoroti bertambahnya struktur pemerintahan, termasuk munculnya nomenklatur menteri koordinator baru dan jumlah wakil menteri yang dinilai semakin banyak.

Menurut Endang, perluasan struktur pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan upaya pemerintah membangun keseimbangan kekuasaan.

“Saya melihat upaya ini adalah upaya untuk melakukan penyeimbangan kekuasaan. Jadi upaya misalnya merangkul tokoh-tokoh yang awalnya mungkin sangat terdepan dalam mengkritik presiden misalnya Rocky Gerung, kemudian dilantik menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden itu akomodasi yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyeimbangan,” tuturnya.

Menurutnya, akomodasi terhadap tokoh-tokoh yang sebelumnya berada di luar pemerintahan dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meredam perbedaan pandangan di ruang publik.

“Sehingga opini publik yang selama ini cenderung berseberangan dengan pemerintah itu bisa dibuat lebih soft mungkin dengan kemudian memasukkannya di dalam bagian dari pemerintahan,” ungkapnya.

Selain itu, Endang menyoroti proses perombakan kabinet yang menurutnya belum menunjukkan perubahan signifikan terhadap efektivitas pemerintahan.

“Kemudian yang lain memang kita lihat, pada reshuffle kabinet memang tidak ada hal yang signifikan yang kita lihat pada efektivitas kabinet itu berjalan. Karena ya sepertinya memang ini proses bagi-bagi kekuasaan yang memang belum selesai," tuturnya.

"Ini cara untuk kemudian menenangkan mitra koalisi dengan kemudian memasukkan tokoh-tokoh yang menjadi representasi dari koalisi partai yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Dan yang memang kita lihat, kalaupun ada pergantian maka yang masuk adalah kemudian mereka yang bisa menjadi mitra strategis dari pemerintah,” jelasnya.

Di sisi lain, Endang melihat langkah pemerintah dalam menambah dan merombak struktur pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi atau efektivitas birokrasi.

Menurutnya, akomodasi tokoh-tokoh dengan latar belakang dan pandangan berbeda dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kekuatan politik.

Endang menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena perluasan struktur pemerintahan harus diiringi dengan kejelasan fungsi, efektivitas kerja, dan efisiensi anggaran.

Di tengah tuntutan efisiensi dan masih adanya persoalan keterbatasan anggaran di daerah, pemerintah dinilai perlu memastikan setiap penambahan struktur dan jabatan benar-benar memberikan dampak terhadap kinerja pemerintahan.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)