MAKASSAR, UNHAS.TV - Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar bergerak cepat membenahi tata kelola dan akuntabilitas internalnya.

Bertempat di Aula Syekh Yusuf, BBPVP Makassar menggelar agenda penguatan tata kelola vokasi pada Rabu (14/10/2026).

Langkah ini diambil guna memastikan program pelatihan berjalan transparan, efektif, serta presisi menjawab tuntutan pasar kerja.

Pertemuan tersebut diikuti seluruh pegawai BBPVP Makassar hingga peserta Magang Hub. Tujuannya satu: memperkuat komitmen bersama dalam menerapkan good governance di lingkungan lembaga pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan tersebut.

Tiga narasumber kunci hadir memberikan pengarahan teknis maupun strategis. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin, Inspektur Jenderal Kemnaker Dr Ir Roni Dwi Susanto MS serta Inspektur Wilayah IV Itjen Kemnaker Rizqi Akhdes Prihatin SE MSi.

Dalam pemaparannya, Firmanuddin menyoroti tantangan krusial yang tengah dihadapi Kemnaker menjelang penghujung tahun: mengeksekusi alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional dalam waktu yang terbilang amat terbatas.

"Penugasan pimpinan hari ini berbeda dari biasanya. Kita berhadapan dengan risiko menyelesaikan pekerjaan besar sementara waktu yang tersedia sangat mepet," ujar Firmanuddin saat diwawancarai seusai acara.

Guna menekan risiko penyimpangan anggaran hingga tenggat Desember mendatang, Kemnaker menggalang kolaborasi lintas direktorat dan pengawasan ketat dari pihak Inspektorat Jenderal.

Langkah pengawalan ini memastikan seluruh persyaratan administrasi terikat akuntabilitas tinggi tanpa mengorbankan standar mutu.

"Kami bersyukur pihak Inspektorat mengambil langkah mendampingi Binalavotas (Bina Latihan Vokasi dan Produktivitas) selaku penanggung jawab program," ujarnya.

"Ini untuk memastikan dalam waktu sempit sampai Desember, anggaran belanja tambahan magang dan vokasi nasional dilaksanakan baik, tepat waktu, tepat kualitas, dan terhindar dari penyimpangan," jelas Firmanuddin.

Selain disiplin administrasi, ketersediaan instruktur andal serta kecukupan bahan pelatihan telah dipastikan sejak awal agar proses belajar-mengajar tidak mengalami kendala teknis di lapangan.

Di sisi lain, Firmanuddin menyempatkan diri menyapa generasi muda—khususnya Gen Z—agar lekas beradaptasi dengan persaingan dunia kerja modern. Menurutnya, kepemilikan sertifikasi keterampilan kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak.

"Ayo teman-teman Gen Z, ini sudah bukan zamannya lagi kita tidak memiliki kompetensi. Pastikan masing-masing punya minimal satu kompetensi yang memiliki nilai jual dan dibutuhkan pasar, baik untuk bekerja maupun berkreasi," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui balai-balai pelatihan Kemnaker siap memfasilitasi pembekalan kompetensi tersebut. Setiap peserta yang lulus akan mengantongi sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai garansi keahlian di dunia industri.

Melalui penguatan akuntabilitas ini, BBPVP Makassar optimistis mampu menjaga transparansi program sekaligus mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di pasar kerja global.

(Zahra Tsabita Sucheng / Unhas TV)