MAKASSAR, UNHAS.TV – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat pengendalian inflasi pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026.

Program ini mengandalkan peningkatan produksi, kerja sama antardaerah, dan efisiensi distribusi untuk menjaga pasokan serta daya beli masyarakat di tengah risiko perubahan iklim.

Peluncuran berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026). Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas AM Djiwandono membuka kegiatan bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Sejumlah kepala daerah se-Sulampua turut hadir.

GPIPS tahun ini memperkenalkan Tallukarsa Pangan Sulampua, yang mencakup tiga strategi: Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya diarahkan untuk memperkuat produksi, memperpendek rantai pasok, dan membangun tata kelola pangan yang lebih terintegrasi.

Thomas mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup mengandalkan stabilisasi harga dalam jangka pendek. Wilayah Sulampua memiliki karakter kepulauan dengan sentra produksi dan daerah konsumsi yang tersebar.

Ketimpangan pasokan, hambatan logistik, serta ancaman El Nino berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.

Karsa Daya mendorong peningkatan produksi pertanian dan perikanan melalui sarana produktif serta pembiayaan perbankan bagi petani dan nelayan.

Karsa Sambung memperkuat kerja sama antardaerah untuk komoditas penyumbang inflasi dan mengoperasikan Mini Distribution Center, berupa armada bergerak untuk mendekatkan pasokan pangan ke pasar.

Adapun Karsa Tata mempertemukan kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai calon penyerap hasil produksi.

Program ini juga mencakup sekolah lapang iklim bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta pengembangan neraca pangan untuk mendeteksi potensi defisit pasokan.

Thomas mencontohkan kandang ayam modern di Sulawesi Selatan dan taksi nelayan berbasis koperasi di Gorontalo sebagai praktik yang dapat direplikasi.

Dradjad menyatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester pertama 2026, sedangkan inflasi nasional tercatat 3,28 persen.

Investasi hingga September mencapai Rp1.539,2 triliun, tumbuh 7,3 persen. Ia meminta penguatan ekonomi tersebut turut mengalir kepada petani, nelayan, dan usaha pangan di Sulampua.

Amran menyebut pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen dan menambah alokasi sebanyak 700 ribu ton.

Cadangan beras nasional pada 23 Oktober 2026 mencapai sekitar 4,5 juta ton. Pemerintah, kata dia, juga mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung swasembada pangan.

Dalam rapat koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua, pemerintah merumuskan lima komitmen, meliputi modernisasi produksi adaptif iklim, hilirisasi pangan, perluasan pembiayaan, penguatan data stok dan operasi pasar, serta konektivitas antarpulau.

Wakil Gubernur Fatmawati menegaskan strategi pengendalian melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Bank Indonesia dan pemerintah akan melanjutkan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga pangan serta daya beli masyarakat. (*)