MAKASSAR, UNHAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu melakukan kunjungan ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan, Jl Perintis Kemerdekaan KM 17, Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam pertemuan di kantor BRMP Sulsel, Sudiang, Makassar, rombongan dewan Kabupaten Luwu menekankan percepatan program cetak sawah dan modernisasi pertanian.

Kunjungan itu dipimpin Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali bersama anggota Komisi II. Mereka datang untuk membahas arah pengembangan pertanian Luwu, mulai dari padi sawah, peningkatan produktivitas, hingga penguatan komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, dan kakao.

Agenda perluasan lahan pangan mesti dibarengi pembenahan irigasi yang selama ini menghambat produksi. Persoalan peternakan juga ikut disinggung dalam forum koordinasi itu.

Kepala BRMP Sulawesi Selatan, Dr Zainal Abidin SP MP, mengatakan Luwu menyimpan potensi besar di sektor pertanian.

Menurut Zainal, luas lahan dan keragaman komoditas menjadikan kabupaten itu salah satu wilayah yang layak didorong menjadi sentra pengembangan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

“Dengan sedikit sentuhan teknologi, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan cepat,” kata Zainal seusai pertemuan.

Ia menuturkan, pembahasan dengan DPRD Luwu tidak berhenti pada tanaman pangan. BRMP juga menangkap dorongan dari daerah untuk memperkuat industri pertanian berbasis komoditas perkebunan.

Dalam penjelasannya, program Kementerian Pertanian yang menekankan industrialisasi dan hilirisasi dinilai bisa diterapkan di Luwu, terutama untuk kelapa, kopi, dan kakao.

Aspirasi Kebutuhan Warga Luwu

Menurut Zainal, posisi DPRD penting karena aspirasi yang mereka bawa dianggap mencerminkan kebutuhan masyarakat Luwu secara lebih luas.

Karena itu, BRMP membuka ruang koordinasi lanjutan agar usulan dari daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih operasional, baik dalam bentuk dukungan teknologi, pendampingan, maupun pengembangan model pertanian modern.

Di pihak lain, Ahmad Gazali menegaskan bahwa kebutuhan paling mendesak di daerahnya bukan sekadar membuka lahan baru, melainkan memastikan lahan yang sudah ada bisa kembali produktif.

Ia menyebut Kabupaten Luwu sebagai wilayah agraris dengan bentang lahan pertanian terluas di kawasan Luwu Raya.

Menurut Gazali, luas lahan pertanian di Kabupaten Luwu mencapai sekitar 39 ribu hektare. Angka itu, kata dia, seharusnya cukup menjadi pijakan bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dari lahan yang telah tersedia.

Namun persoalan irigasi membuat sebagian sawah tidak dapat ditanami dalam dua tahun terakhir. “Kalau pemerintah berbicara ketahanan pangan, kenapa kita harus membuka lahan baru sementara ada lahan pertanian yang belum terairi? Ini yang harus diselesaikan dulu,” ujar Gazali.

Ia berharap BRMP segera menindaklanjuti hasil pertemuan itu ke tingkat kementerian. Bagi DPRD Luwu, intervensi pemerintah pusat dibutuhkan bukan hanya untuk program cetak sawah, melainkan juga untuk menyelesaikan hambatan dasar yang selama ini menahan produktivitas petani.

Pertemuan itu menunjukkan satu hal yakni agenda modernisasi pertanian tak cukup ditopang slogan dan perluasan lahan.

Di Luwu, prasyaratnya lebih sederhana, tapi mendasar—air yang mengalir ke sawah, teknologi yang sampai ke petani, dan kebijakan yang menjawab kebutuhan lapangan. Tanpa itu, potensi besar 39 ribu hektare lahan pertanian hanya akan tetap menjadi angka di atas kertas.

(Venny Septiani Semuel / Achmad Ghiffary M / Unhas TV)