MAKASSAR,UNHAS.TV — Hubungan akademik antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin dan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi (FSPPP) Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia semakin menegaskan pengaruh strategisnya di tingkat regional setelah kedua institusi sukses menggelar program Collaborative Teaching bertajuk “Social Protection in Malaysia & Indonesia” secara daring melalui Microsoft Teams pada Jumat (19/6/2026) yang diikuti 100 mahasiswa dari kedua negara.

Kegiatan ini menjadi penanda kuat bahwa kerja sama internasional antara Indonesia dan Malaysia tidak lagi berhenti pada seremoni kelembagaan, melainkan telah masuk ke ruang kelas sebagai laboratorium nyata pertukaran pengetahuan dan pengalaman kebijakan publik.

Sebanyak 100 mahasiswa aktif dari FISIP Unhas dan FSPPP UiTM terlibat langsung dalam forum akademik yang membahas berbagai tantangan perlindungan sosial di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung cepat di kawasan Asia Tenggara.

Program tersebut dipandu oleh Dr. Mahazril ‘Aini Yaacob yang mengorkestrasi dialog ilmiah lintas negara secara dinamis melalui perbandingan kebijakan publik antara Indonesia dan Malaysia.

Menghadirkan Perspektif Inklusif dan Masa Depan Perlindungan Sosial

Sesi pertama menghadirkan Dr. Ishak Salim, S.IP., M.A., dosen FISIP Unhas sekaligus Kepala Disability Research Group (DRG) Unhas, yang mengupas secara mendalam kebijakan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Dalam paparannya, Dr. Ishak menjelaskan bahwa berbagai bentuk konsesi ekonomi bagi penyandang disabilitas harus dipahami sebagai pemenuhan hak konstitusional dan keadilan sosial, bukan sebagai bentuk belas kasihan atau karitas.

“Perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas adalah hak yang dijamin hukum dan merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara,” tegas Dr. Ishak.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsesi yang hingga kini terus diperjuangkan oleh berbagai organisasi penyandang disabilitas dan lembaga riset nasional.

Sementara itu, sesi kedua menghadirkan Dr. Radduan Yusof dari Social Creativity & Innovation (GaPs) Research Group FSPPP UiTM yang memaparkan transformasi kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja sektor ekonomi digital di Malaysia.

Dr. Radduan menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah pekerja gig seperti pengemudi daring dan pekerja lepas mendorong pemerintah Malaysia untuk merancang sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

“Pekerja gig merupakan bagian penting dari ekonomi masa depan sehingga perlindungan sosial mereka harus berkembang secepat perkembangan teknologi yang mereka hadapi,” ujar Dr. Radduan.

Paparan tersebut memperlihatkan bagaimana Malaysia berupaya memperluas cakupan jaminan kecelakaan kerja, perlindungan pendapatan, dan keamanan sosial bagi pekerja mandiri melalui reformasi kebijakan yang progresif.

Diskusi interaktif yang berlangsung sepanjang kegiatan memperlihatkan tingginya antusiasme mahasiswa dalam membandingkan berbagai pendekatan tata kelola publik yang diterapkan kedua negara untuk menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat.

Pertukaran gagasan yang terjadi dalam forum ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan perlindungan sosial tidak lagi dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas negara, lintas disiplin, dan lintas generasi.

Kedua institusi juga menegaskan komitmennya untuk memperluas kerja sama ke bidang yang lebih strategis melalui riset internasional bersama, publikasi ilmiah kolaboratif, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta pengembangan jejaring akademik yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara.

Kolaborasi FISIP Unhas dan FSPPP UiTM ini menjadi bukti bahwa diplomasi akademik mampu menjadi jembatan yang efektif dalam melahirkan solusi kebijakan publik yang inklusif, inovatif, dan relevan bagi masa depan masyarakat ASEAN. (*)