MAKASSAR, UNHAS.TV — Wacana munculnya kabinet bayangan dalam pemerintahan Prabowo Subianto menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk kritik publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya terkait efisiensi dan efektivitas kebijakan.

Kemunculan istilah kabinet bayangan dipandang sebagai respons masyarakat terhadap dinamika pemerintahan saat ini. Meskipun bersifat informal, konsep ini dinilai sebagai upaya menghadirkan perspektif alternatif di luar pemerintah.

Kritik terhadap struktur kabinet yang dinilai terlalu gemuk, serta banyaknya institusi dan alokasi anggaran, menjadi salah satu pemicu munculnya gagasan ini. Selain itu, sejumlah program pemerintah juga dinilai menimbulkan polemik terkait efisiensi dan efektivitas.

Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Dr Andi Ali Armunanto SIP MSi menilai bahwa gagasan kabinet bayangan merupakan hal yang wajar sebagai bentuk kritik masyarakat.

“Ya, saya rasa memang wajar ketika masyarakat kemudian mengusulkan setilanya kabinet bayangan ini sebagai sebuah bentuk institusi tandingan walaupun dalam konteks informal ya," ujar Ali Armunanto.

"Tapi memang saya kira ini lebih ke bentuk kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang saya kira memang belakangan dikritik secara luas dan keras oleh berbagai unsur masyarakat termasuk akademisi,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti bahwa salah satu kritik utama yang berkembang di masyarakat adalah terkait struktur kabinet yang dinilai terlalu besar, serta banyaknya institusi baru yang memicu polemik terkait efisiensi anggaran dan efektivitas program.

Menurutnya, wacana kabinet bayangan juga dapat berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, baik yang telah berjalan maupun yang akan diimplementasikan ke depan.

Lebih lanjut, Ali Armunanto menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia, fungsi check and balance sejatinya telah dijalankan oleh lembaga-lembaga negara.

Hal ini sejalan dengan prinsip trias politika, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan mengimbangi, termasuk peran DPR dalam mengontrol kebijakan pemerintah.

Meskipun demikian, wacana kabinet bayangan tetap menjadi sinyal kuat adanya harapan masyarakat terhadap pemerintah agar lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)