MAKASSAR, UNHAS.TV - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025).

Rapat koordinasi ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar untuk mencegah praktik korupsi. Rapat dihadiri langsung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua dan seluruh anggota DPRD, jajaran Kepala SKPD, camat, para staf ahli, dan asisten.

Johanis Tanak menegaskan, kehadiran KPK di Makassar untuk memberikan pemahaman mengenai arti korupsi dan langkah-langkah pencegahannya. "Kami memberikan edukasi supaya Pemerintah Kota Makassar dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Harapannya masyarakat semakin percaya bahwa anggaran yang dikelola Pemkot dan DPRD digunakan dengan tepat dan benar," kata Johanis.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, eksekutif (Pemkot) dan legislatif (DPRD) merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Makassar harus sama-sama menjaga amanah rakyat dengan menghindari praktik korupsi, seperti suap, gratifikasi, maupun pemerasan.

Dana yang dihimpun dari masyarakat maupun transfer dari pusat harus benar-benar dikelola tanpa perbuatan tercela, sehingga pemerintahan di Kota Makassar dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada seremonial semata. Melainkan menjadi ikhtiar bersama untuk menciptakan ekosistem antikorupsi di Kota Makassar.

"Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diucapkan di mulut. Pertanggungjawaban atas uang negara harus jelas, manfaatnya harus sampai ke masyarakat secara tepat dan terukur,” kata Munafri.

Rapat Koordinasi bersama KPK RI dirangkaikan penandatanganan komitmen antikorupsi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Ketua dan seluruh anggota DPRD, seluruh kepala SKPD, camat, hingga jajaran staf ahli dan asisten Pemerintah Kota Makassar.

Bagi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Andi Asminullah, rapat koordinasi ini menjadi pemacu semangat untuk menjaga amanat yang diberikan negara kepadanya, lebih khusus menjaga uang negara yang diperoleh dari sumber sah demi kepentingan masyarakat.(*)