MAKASSAR, UNHAS.TV - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali mencuat dan memasuki fase yang semakin serius. Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan Amerika Serikat.
Konflik kedua negara tidak lagi sekadar perbedaan pandangan politik atau diplomatik, melainkan telah menyentuh ranah kekuasaan, legitimasi politik, serta kendali atas sumber daya ekonomi strategis, khususnya sektor energi.
Eskalasi ini memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global dan tatanan hukum internasional.
Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Pusparida Syahdan SSos MSi, mengungkapkan bahwa konflik Amerika Serikat dan Venezuela tidak muncul secara tiba-tiba.
Ketegangan ini merupakan akumulasi dari sejarah panjang hubungan kedua negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurut Pusparida, Amerika Serikat memiliki imajinasi geopolitik bahwa kawasan Amerika Latin merupakan “halaman belakang” kekuasaannya.
Pandangan tersebut telah lama membentuk arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan, termasuk Venezuela.
“Amerika Serikat sejak lama memandang Amerika Latin sebagai wilayah tradisional pengaruhnya. Ada presiden yang menghargai independensi negara-negara di kawasan itu, tetapi ada juga yang secara terbuka ingin menunjukkan kepemimpinan langsung dan dominasi,” ujarnya.
Pandangan tersebut tidak terlepas dari besarnya kepentingan Amerika Serikat di Amerika Latin, terutama terkait sumber daya alam.
Jika sebelumnya kepentingan itu berkaitan dengan sektor pertanian seperti kopi dan komoditas agrikultur lainnya, maka dalam beberapa dekade terakhir fokus utama bergeser ke sektor energi, khususnya minyak.
Venezuela dipandang strategis karena diyakini memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia.
Meski besaran cadangan tersebut kerap disebut sebagai asumsi dan mitos geopolitik, persepsi tersebut cukup untuk menempatkan Venezuela dalam pusaran kepentingan global.
Perubahan arah politik dalam negeri Venezuela juga menjadi faktor penting. Sejak era Presiden Hugo Chávez, pemerintah Venezuela secara tegas menekankan kedaulatan nasional dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam.
Chávez merestrukturisasi industri minyak dan gas negaranya, yang berdampak langsung pada keluarnya sejumlah perusahaan migas Amerika Serikat dari Venezuela.
“Perusahaan minyak Amerika Serikat sebelumnya memiliki investasi besar di Venezuela. Namun, perubahan kebijakan politik dalam negeri Venezuela membuat perusahaan-perusahaan tersebut hengkang,” jelas Pusparida.
Situasi ini sempat mereda ketika Amerika Serikat fokus pada isu global lain, seperti perang melawan terorisme pasca-2001.
Namun, satu dekade terakhir, isu krisis energi global kembali menguat, seiring meningkatnya kebutuhan energi dan kekhawatiran terhadap pasokan minyak dunia. Ketegangan kembali meningkat tajam di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Slogan Make America Great Again
>> Baca Selanjutnya
Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Pusparida Syahdan. (dok unhas tv)








