MAKASSAR, UNHAS.TV - Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus memicu kekhawatiran global, terutama pada krisis sektor energi.

Ketergantungan dunia terhadap pasokan minyak dari kawasan tersebut membuat gejolak geopolitik dengan cepat merambat ke berbagai sektor ekonomi, termasuk Indonesia.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas, Salman Samir SE MSc, menilai bahwa struktur pasokan energi global saat ini masih sangat rentan terhadap gangguan di kawasan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data energi internasional 2024, sekitar 30 hingga 34 persen suplai minyak dunia berasal dari Timur Tengah. “Artinya, setiap konflik di kawasan ini pasti berdampak besar terhadap harga pasar internasional,” ujarnya.

Menurutnya, minyak dan gas merupakan komoditas global yang sangat bergantung pada stabilitas geopolitik. Ketika terjadi gangguan distribusi, termasuk di jalur strategis seperti Selat Hormuz, dampaknya akan langsung terasa pada aktivitas ekonomi.

“Sebagian besar aktivitas ekonomi kita masih bergantung pada energi mentah. Kalau suplai terganggu, aktivitas produktif ikut terganggu, harga-harga naik, dan akhirnya daya beli masyarakat ikut tertekan,” jelasnya.

Sekitar 25 persen distribusi minyak dunia melewati Selat Hormuz, menjadikannya titik krusial dalam rantai pasok energi global. Kondisi ini juga melibatkan kepentingan banyak negara besar, termasuk China, yang bergantung pada jalur tersebut untuk memenuhi kebutuhan energinya.

Dalam konteks Indonesia, Salman menilai posisi Indonesia cukup rentan karena masih bergantung pada impor minyak. Kenaikan harga global secara langsung akan memengaruhi kondisi fiskal nasional.

“Kita ini masih importir minyak, jadi sangat terpengaruh dari sisi harga minyak dunia dan nilai tukar. Yang perlu diwaspadai itu beban subsidi,” katanya.

Ia juga menyinggung pengalaman sebelumnya ketika harga minyak dunia melonjak tajam dan berdampak besar pada anggaran negara.

“Kalau melihat pengalaman, lonjakan harga minyak itu bisa meningkatkan beban subsidi sampai ratusan triliun rupiah. Ini tentu berdampak signifikan terhadap APBN,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memastikan tidak ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Namun, ia menilai kebijakan tersebut masih bersifat jangka pendek dan sangat bergantung pada dinamika konflik global.

“Keputusan ini patut diapresiasi, tapi kita juga harus pikirkan langkah ke depan karena situasi ini sangat tergantung pada kondisi geopolitik di Timur Tengah,” ujarnya.

Distribusi yang Belum Tepat Sasaran

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan distribusi subsidi energi yang dinilai belum tepat sasaran. Berdasarkan data, konsumsi BBM bersubsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas.

“Kelompok desil 6 sampai 10 yang paling banyak menikmati subsidi, karena mereka punya kendaraan lebih banyak dan kebutuhan energinya lebih besar,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi krisis energi saat ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan kebijakan, terutama dalam memastikan subsidi benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

“Subsidi itu harus difokuskan ke kelompok rentan, miskin, miskin ekstrem, dan pelaku UMKM. Itu yang paling penting,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai kesiapan Indonesia dalam jangka pendek sudah cukup baik, namun masih lemah dalam perencanaan jangka menengah dan panjang.

“Kita tidak bisa pungkiri konflik seperti ini bisa terjadi lagi di masa depan, bahkan di wilayah lain. Kalau tidak ada strategi jangka panjang, APBN kita akan terus tertekan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan di sektor energi, tetapi juga dapat merambat ke sektor lain seperti pangan.

“Selain energi, yang perlu diperhatikan juga adalah pangan. Karena ketika energi naik, biaya produksi dan distribusi pangan juga ikut naik,” pungkasnya.

Secara keseluruhan, Indonesia dinilai cukup siap menghadapi tekanan awal akibat krisis energi global. Namun, tanpa langkah strategis yang berkelanjutan dan tepat sasaran, ketergantungan terhadap impor energi berpotensi menjadi tantangan besar di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.

(Zulkarnaen Jumar Taufik / Unhas TV)