MAKASSAR, UNHAS.TV - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengukuhkan dan mengambil sumpah 47 Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (17/6/2026).

Pengukuhan ini menandai berakhirnya masa panjang pengisian jabatan kepala puskesmas oleh pelaksana tugas.

Munafri mengatakan pelantikan kepala puskesmas definitif memiliki arti penting bagi penguatan layanan kesehatan dasar di Kota Makassar. Menurut dia, puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang langsung berhadapan dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.

“Kepala puskesmas adalah garda terdepan pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kesehatan masyarakat,” kata Munafri dalam sambutannya.

Munafri, yang akrab disapa Appi, menjelaskan pengukuhan kepala puskesmas definitif secara menyeluruh terakhir dilakukan pada 2019.

Setelah itu, sejumlah jabatan kepala puskesmas diisi oleh pelaksana tugas karena adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian regulasi jabatan di lingkungan pemerintahan.

Menurut dia, penetapan 47 kepala puskesmas tersebut tidak dilakukan secara instan. Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan tahapan seleksi yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.

Proses itu meliputi verifikasi administrasi, penilaian kompetensi, uji kompetensi, wawancara, hingga penilaian rekam jejak dan integritas.

“Dengan proses yang panjang dan selektif ini, kami berharap yang terpilih benar-benar ASN yang memiliki kompetensi manajerial, kemampuan teknis, serta kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin puskesmas,” ujar Munafri.

Ia menegaskan, puskesmas tidak hanya berfungsi memberi layanan kuratif atau pengobatan. Lebih dari itu, puskesmas harus menjadi ujung tombak upaya promotif dan preventif, termasuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan masyarakat, serta penanganan berbagai persoalan kesehatan berbasis wilayah.

Munafri meminta para kepala puskesmas yang baru dilantik segera mengenali masalah kesehatan di lingkungan kerja masing-masing.

Ia menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh warga. “Ini bukan tugas biasa karena menyangkut kesehatan dan nyawa masyarakat,” kata dia.

Munafri juga menyinggung sejumlah program prioritas yang harus dikawal puskesmas, antara lain percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, serta persoalan sanitasi.

Ia meminta puskesmas tidak sekadar menjadi kantor pelayanan, tetapi hadir sebagai bagian penting dalam pembangunan kualitas manusia.

Dalam kesempatan itu, Munafri turut menghadirkan seluruh camat se-Kota Makassar. Ia mengatakan kepala puskesmas dan camat harus menjadi tandem kuat dalam menyelesaikan persoalan kesehatan di wilayah masing-masing.

“Saya sengaja menghadirkan para camat karena mereka adalah mitra di wilayah. Kepala puskesmas dan camat harus menjadi tandem yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat,” ujarnya.

Selain pelayanan, Munafri menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Ia meminta para kepala puskesmas memastikan pembaruan data tenaga kesehatan pada Sistem Informasi SDM Kesehatan atau SDMK dilakukan secara berkala.

Data yang valid, kata dia, menjadi dasar penyusunan kebijakan, distribusi tenaga kesehatan, pengembangan kompetensi, dan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan pengukuhan kepala puskesmas definitif merupakan langkah strategis pemerintah kota untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan.

Ia menyebut jabatan kepala puskesmas bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Saya berharap seluruh Kepala UPT Puskesmas dapat bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan semangat melayani,” kata Aliyah.

Prosesi pengukuhan turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina, anggota DPRD Kota Makassar, unsur Forkopimda, para camat, serta jajaran OPD Kota Makassar. (*)