Polhum

Pengunduran Diri Gibran Jadi Sorotan, Dosen Unhas: Ada Kalkulasi Politik

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi menyorot keputusan mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka memutuskan berhenti jadi wapres. (Dok Unhas TV)

MAKASSAR, UNHAS.TV – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai tidak terlepas dari tekanan publik dan dinamika politik nasional. 

Polemik keabsahan ijazah, sengketa hukum, hingga munculnya wacana hak menyatakan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut menjadi rangkaian faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi menilai pengunduran diri Gibran perlu dilihat dari rangkaian dinamika politik dan hukum yang berkembang sebelumnya. 

Menurutnya, polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang bergulir di lembaga peradilan telah memicu gelombang kritik dan tekanan publik terhadap legitimasi jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Endang menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari sengketa terkait persyaratan pendidikan Gibran yang kemudian berkembang hingga ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. 

Rangkaian proses hukum tersebut turut memunculkan perdebatan publik mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Efek dari putusan dua lembaga hukum tersebut kemudian menghadirkan opini publik yang sangat tajam. Masyarakat benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa terhadap kredibilitas dan keabsahan posisi Wakil Presiden,” jelas Endang.

Ia menambahkan, tekanan publik yang semakin menguat turut diikuti dinamika politik di DPR. Bahkan, mulai muncul desas-desus mengenai upaya sejumlah partai politik untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait situasi yang dihadapi Gibran.

Menurut Endang, tekanan publik, pemberitaan media, serta perkembangan situasi di parlemen dapat menjadi pertimbangan politik yang harus direspons dengan cepat. 

Meski Gibran dalam pernyataan persnya menyebut pengunduran diri tersebut bukan karena persoalan ijazah, Endang menilai polemik tersebut tetap menjadi salah satu faktor yang melatarbelakanginya.

Lebih lanjut, Endang melihat keputusan mundur sebagai kemungkinan kalkulasi politik untuk menghindari konsekuensi yang lebih besar, termasuk apabila proses politik di DPR berlanjut hingga tahap pemakzulan atau impeachment.

Ia menilai, pengunduran diri sebelum adanya proses pemakzulan dapat menjadi langkah untuk menjaga citra politik Gibran sekaligus menghindarkannya dari catatan sejarah sebagai Wakil Presiden yang diberhentikan melalui mekanisme tersebut.

“Hal yang paling mungkin untuk dilakukan adalah mundur sebelum pemunduran itu dilakukan. Mundur sebelum dimundurkan,” ungkap Endang.

Selain polemik ijazah dan dinamika di DPR, Endang juga menyoroti munculnya isu lain, termasuk dugaan kasus penyadapan yang turut dikaitkan oleh sebagian masyarakat dengan perkembangan politik tersebut. 

Menurutnya, berbagai isu yang berkembang membuat pengunduran diri Gibran tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa keputusan politik seorang pejabat publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan masyarakat, dinamika antarlembaga, hingga kalkulasi kekuasaan. 

Karena itu, rangkaian peristiwa yang mendahului pengunduran diri Gibran menjadi penting untuk dicermati dalam membaca perubahan dinamika politik nasional.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)but. Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi

but.

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi