MAKASSAR, UNHAS.TV – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax kembali memicu kekhawatiran akan naiknya harga barang dan jasa di masyarakat.

Kenaikan ini dinilai tidak hanya berdampak langsung pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi memicu efek berantai pada berbagai sektor ekonomi, terutama distribusi kebutuhan pokok.

Penyesuaian harga Pertamax, meskipun bukan termasuk BBM bersubsidi, tetap memiliki dampak luas karena penggunaannya yang dominan dalam aktivitas transportasi sehari-hari.

Transportasi sendiri merupakan komponen penting dalam rantai distribusi barang, sehingga setiap kenaikan biaya pada sektor ini akan berimbas pada harga jual di tingkat konsumen.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo, Syamsul Anam, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak langsung terhadap pembentukan harga di pasar.

“Yang pertama kita tahu bahwa pemerintah telah mengubah kenaikan harga bbm, tapi ini bukan bbm bersubsidi, yang naik adalah pertamax. meski demikian, pertamax ini digunakan sehari-hari oleh masyarakat terutama untuk transportasi," ujarnya.

"Kita tahu bahwa komponen biaya transportasi ini menjadi bagian penting dalam pembentukan harga, baik di tingkat distributor maupun di tingkat akhir. jadi, kenaikan bbm ini sudah pasti akan mendorong peningkatan harga,” jelas Syamsul Alam.

Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi apabila tidak diimbangi dengan langkah pengendalian yang tepat. Kenaikan harga pada sektor transportasi akan merambat ke biaya logistik, kemudian memengaruhi harga bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak panik dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Pemerintah dinilai telah memiliki skenario untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketersediaan bahan pokok di pasar.

Namun demikian, pemerintah pusat dan daerah tetap perlu mengambil langkah konkret dan terukur guna menekan dampak lanjutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga, serta membuka akses distribusi pangan yang lebih dekat dengan permukiman warga.

Langkah ini dinilai penting untuk menghindari potensi spekulasi harga oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan di tengah situasi. Jika tidak diawasi secara ketat, praktik tersebut dapat merugikan masyarakat luas dan memperburuk kondisi perekonomian daerah.

Selain itu, penguatan koordinasi antarinstansi juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah diharapkan mampu mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang responsif, sekaligus memastikan distribusi barang tetap lancar dan tidak terganggu.

Dengan demikian, kenaikan harga BBM tidak hanya menjadi isu energi, tetapi juga tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Peran aktif pemerintah dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak dari kebijakan tersebut.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)