Pendampingan dan Transformasi Praktik Kota Sehat di Indonesia

a. Mengawal Kota Sehat di Lapangan

Setelah terlibat dalam formulasi kebijakan nasional, penulis menyadari bahwa tantangan sesungguhnya justru terletak pada implementasi. Regulasi menyediakan arah, tetapi praktik lapangan menentukan makna. Oleh karena itu, keterlibatan dalam pendampingan Kabupaten/Kota Sehat di berbagai daerah menjadi ruang pembelajaran yang sangat kaya. Sejak menjadi Sekretaris Forum Kota Sehat Kota Makassar (2015–2017), saya berada dalam posisi yang memungkinkan untuk melihat secara langsung bagaimana konsep diterjemahkan menjadi program konkret. Di Kota Makassar, dinamika Kota Sehat memperlihatkan pentingnya kepemimpinan wali kota, komitmen lintas OPD, serta partisipasi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di lorong-lorong dan pinggiran kota. Pengalaman ini kemudian melahirkan gagasan pemberdayaan berbasis lorong yang terdokumentasi dalam buku Pemberdayaan Masyarakat Lorong: Konsep dan Aplikasi Mewujudkan Lorong Sehat/Lorong Wisata (2023) . Pendampingan yang dilakukan tidak terbatas pada satu wilayah kota tertentu. Sebagai Tim Pembina Forum Nasional Kabupaten/Kota Sehat (2022–sekarang), saya terlibat dalam berbagai forum koordinasi, pelatihan, dan evaluasi implementasi Kabupaten/Kota Sehat di berbagai provinsi. Dalam konteks ini, saya melihat keragaman model implementasi: ada daerah yang menjadikan Kabupaten/Kota Sehat sebagai gerakan sosial, ada pula yang masih memposisikannya sebagai program administratif menjelang penilaian penghargaan.

b. Dinamika Forum Nasional dan Sistem Verifikasi

Keterlibatan dalam berbagai event sebagai narasumber dan fasilitator dalam berbagai pelatihan nasional Healthy Cities dan sistem verifikasi Kabupaten/Kota Sehat memberikan perspektif komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan sistem yang ada. Beberapa temuan reflektif dari pengalaman tersebut antara lain:

1. Motivasi daerah sering kali bersifat penghargaan-oriented, bukan impact-oriented.

2. Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya berbasis data dan perencanaan terintegrasi.

3. Forum Kabupaten/Kota Sehat di banyak daerah belum memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Namun, penulis juga menemukan praktik-praktik baik (best practices), misalnya: Integrasi Kabupaten/Kota Sehat dalam RPJMD, pelibatan komunitas dan CSR sektor swasta, dan pengembangan inovasi lokal berbasis budaya setempat. Dalam berbagai forum nasional, termasuk Healthy Cities Summit and Expo, penulis mendorong perubahan paradigma dari “penilaian administratif” menuju “transformasi sistemik”. Kabupaten/Kota Sehat seharusnya diukur dari perubahan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar kelengkapan dokumen.

c. Penguatan Kapasitas: Membangun Arsitektur SDM Kabupaten/Kota Sehat

Salah satu kontribusi penting dalam pengembangan kabupaten/kota sehat adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Sejak 2018 hingga sekarang, penulis terlibat dalam berbagai pelatihan, workshop, dan penguatan kapasitas pembina serta forum Kabupaten/Kota Sehat di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam banyak kesempatan, penulis menekankan bahwa Kabupaten/Kota Sehat membutuhkan: pemimpin yang memahami konsep urban governance for health, perencana yang mampu mengintegrasikan indikator kesehatan dalam tata ruang, dan forum masyarakat yang mampu melakukan advokasi berbasis data.

Sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (2022–2026), saya mendorong integrasi isu Healthy Cities dalam kurikulum, riset mahasiswa, serta pengabdian masyarakat. Kampus tidak boleh menjadi menara gading; ia harus menjadi laboratorium sosial bagi pengembangan Kota Sehat.

d. Transformasi Konsep ke Model Lokal

Pengalaman empiris mendampingi daerah juga memperkaya perspektif penulis bahwa model global Healthy Cities perlu dikontekstualisasikan. Konsep yang berkembang dari jejaring global perlu diterjemahkan sesuai dengan struktur pemerintahan dan budaya lokal Indonesia.

Dalam publikasi Re-standardization Makassar Healthy City Based on Local Needs serta berbagai artikel terkait pemberdayaan komunitas dan pengembangan lorong sehat, penulis mencoba membangun pendekatan berbasis kebutuhan lokal (local needs-based approach). Pendekatan ini menekankan: identifikasi masalah kesehatan spesifik kota, pemetaan potensi komunitas, dan penguatan jejaring sosial sebagai modal sosial pembangunan. Transformasi praktik Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan pendekatan copy-paste. Ia memerlukan adaptasi, inovasi, dan kepemimpinan kontekstual.

e. Refleksi: Kota Sehat sebagai Gerakan Sosial dan Politik

Dari pengalaman pendampingan di berbagai daerah, penulis sampai pada kesimpulan bahwa Kabupaten/Kota Sehat bukan hanya gerakan teknokratis. Ia adalah gerakan sosial dan politik. Tanpa dukungan kepala daerah, tanpa legitimasi regulatif, dan tanpa partisipasi masyarakat, konsep ini akan stagnan. Namun, ketika ketiga unsur tersebut bersinergi, regulasi, kepemimpinan, dan partisipasi Kabupaten/Kota Sehat dapat menjadi motor transformasi pembangunan. Ia mampu mengintegrasikan isu sanitasi, transportasi, ruang publik, lingkungan, hingga ketahanan sosial dalam satu kerangka besar kesejahteraan. Perjalanan penulis dalam pendampingan Kabupaten/Kota Sehat mempertegas bahwa peran akademisi bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai fasilitator perubahan. Banyak belajar bahwa keberhasilan tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, tetapi dalam konsistensi membangun sistem dan kapasitas.

Karikatur ini menggambarkan Prof. Sukri Palutturi sebagai arsitek gerakan Kota Sehat di Indonesia—mengintegrasikan pemberdayaan lorong, pelatihan fasilitator, penguatan forum daerah, hingga sinergi lintas kementerian—dengan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Karikatur dibuat oleh AI: Chat GPT).

Kontribusi Akademik: Publikasi, Buku, dan Produksi Pengetahuan

a. Membangun Fondasi Epistemologis Healthy Cities di Indonesia

Perjalanan penulis dalam gerakan Healthy Cities tidak pernah terpisah dari komitmen akademik. Sebagai Guru Besar sejak 1 Oktober 2017 dengan kepakaran Kebijakan dan Politik Kesehatan serta Healthy Settings dan Healthy Cities, penulis meyakini bahwa setiap gerakan sosial dan kebijakan membutuhkan fondasi epistemologis yang kuat. Produksi pengetahuan menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa Healthy Cities di Indonesia tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi bidang kajian ilmiah yang terstruktur, terpublikasi, dan dapat direplikasi.

Dalam lima tahun terakhir, penulis terlibat dalam puluhan publikasi jurnal internasional terindeks, dengan fokus pada: implementasi dan evaluasi Kota Sehat, tata kelola kesehatan publik, pemberdayaan masyarakat perkotaan, stunting dalam konteks politik kebijakan, dan kesehatan lingkungan dan risiko urban. Beberapa publikasi terkait Healthy Cities seperti: Re-standardization of Makassar Healthy City Based on Local Needs, Impact Evaluation of Healthy City Implementation in Makassar City, dan Healthy City Awards in South Sulawesi: Expectations and Challenges, menjadi bagian dari upaya sistematis membangun bukti ilmiah mengenai efektivitas dan tantangan implementasi Kabupaten/Kota Sehat. Publikasi bukan sekadar kewajiban akademik, tetapi strategi advokasi. Data dan analisis ilmiah memberikan legitimasi dalam ruang kebijakan, termasuk ketika terlibat dalam penyusunan regulasi nasional 

b. Buku sebagai Medium Konsolidasi Gagasan

Jika jurnal menjadi ruang diskursus akademik, maka buku menjadi ruang konsolidasi gagasan yang lebih luas dan reflektif. Beberapa karya buku yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat gerakan Healthy Cities antara lain:

1. Healthy Cities: Konsep Global, Implementasi Lokal untuk Indonesia (2017) 

2. Pengembangan Healthy Traditional Market (2022) 

3. Puskesmas Sehat di Daerah Kepulauan (2023) 

4. Pemberdayaan Masyarakat Lorong (2023) 

Melalui buku-buku tersebut, penulis mencoba membangun jembatan antara konsep global dan realitas lokal Indonesia. Buku memungkinkan elaborasi lebih mendalam, analisis kontekstual, serta refleksi kritis yang tidak selalu dapat dituangkan dalam format artikel jurnal. Buku juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi mahasiswa, birokrat, dan praktisi kesehatan masyarakat.

Jika merefleksikan perjalanan ini, penulis menyadari bahwa perubahan kebijakan tanpa basis ilmiah akan rapuh. Sebaliknya, ilmu tanpa keberanian advokasi akan stagnan. Healthy Cities membutuhkan keduanya. Publikasi, buku, dan riset bukan hanya prestasi akademik, tetapi juga bagian dari arsitektur perubahan sosial. Melalui produksi pengetahuan, penulis berupaya memastikan bahwa gerakan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia memiliki fondasi ilmiah yang kokoh, legitimasi kebijakan yang kuat, dan keberlanjutan generasi.

Eksposur Global dan Diplomasi Keilmuan

a. Dari Indonesia ke Panggung Global: Membangun Perspektif Komparatif

Keterlibatan penulis dalam berbagai forum internasional bukan sekadar partisipasi akademik, tetapi merupakan bagian dari proses pembelajaran komparatif dan diplomasi keilmuan. Setelah melalui fase riset, advokasi kebijakan nasional, dan pendampingan daerah, penulis menyadari pentingnya menguji dan memperkaya model implementasi Indonesia dalam konteks global.

Pengalaman mengikuti berbagai pelatihan dan forum internasional seperti:

1. Global UrbanLead Training of Trainers, Tunis, Tunisia (2023) 

2. Regional Workshop to Develop City Health Profiles and Healthy City Plan, Kathmandu, Nepal (2023) 

3. Urban Governance for Health and Wellbeing (UGHW) Phase 2 Proposal Development Retreat, Geneva, Swiss (2023). Roundtable Urban Governance yang diselenggarakan WHO Geneva memberikan pemahaman bahwa kota-kota di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan yang serupa: ketimpangan sosial, krisis lingkungan, perubahan iklim, dan urbanisasi cepat. Namun, pendekatan penyelesaiannya sangat dipengaruhi oleh sistem tata kelola dan kapasitas kelembagaan masing-masing negara.

b. Tunisia: Urban Governance dan Kepemimpinan Kota

Pelatihan di Tunisia pada tanggal 14-15 Maret 2023 memperlihatkan bagaimana pendekatan urban governance dapat memperkuat kapasitas kota dalam mengintegrasikan kesehatan ke dalam kebijakan pembangunan. Di sana, saya melihat bagaimana kota didorong untuk memiliki city health profile berbasis data yang menjadi dasar perencanaan lintas sektor. Refleksi penting dari Tunisia adalah bahwa kota sehat tidak bisa berjalan tanpa kepemimpinan wali kota yang kuat. Data kesehatan kota harus menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Forum multipihak harus dilembagakan secara formal. Pembelajaran ini memperkuat argumen penulis di Indonesia bahwa Kota Sehat harus memiliki sistem monitoring berbasis indikator yang terukur dan terdokumentasi.

c. Nepal: Penyusunan Profil Kesehatan Kota dan Perencanaan Strategis

Di Nepal pada tanggal 25-27 April 2023, fokus workshop adalah penyusunan city health profile dan rencana Kota Sehat. Penulis melihat bagaimana pendekatan partisipatif digunakan untuk menggali kebutuhan lokal. Yang menarik, Nepal mengintegrasikan isu kesehatan dengan adaptasi perubahan iklim dan ketahanan bencana. Hal ini relevan dengan konteks Indonesia yang juga rentan terhadap bencana alam. Penulis merefleksikan bahwa penguatan Kota Sehat di Indonesia harus lebih eksplisit dalam mengintegrasikan aspek ketahanan lingkungan dan perubahan iklim.

d. Swiss (Geneva): Integrasi Global Framework dan Diplomasi Kebijakan

Keterlibatan dalam forum Urban Governance for Health and Wellbeing di Geneva pada tanggal 23-24 November 2023 memberikan perspektif strategis mengenai posisi Healthy Cities dalam agenda global. Di ruang tersebut, diskusi tidak lagi hanya pada level program, tetapi pada level kebijakan makro dan integrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penulis menyadari bahwa Indonesia memiliki pengalaman unik dalam mengintegrasikan pendekatan komunitas seperti lorong sehat dan forum kota sehat berbasis masyarakat, sesuatu yang jarang ditemukan dalam model negara maju. Dalam forum ini, penulis tidak hanya belajar, tetapi juga berbagi praktik baik Indonesia. Ini adalah bentuk diplomasi keilmuan bahwa Indonesia bukan sekadar penerima konsep global, tetapi juga kontributor gagasan.

e. Asia Pasifik dan Jejaring Regional

Sebagai delegasi Indonesia dalam Pertemuan Wali Kota Asia-Pasifik untuk Penguatan Gerakan Kota Sehat, di Malaysia, 25–26 November 2025, penulis melihat pentingnya membangun jejaring regional. Kota-kota di Asia Pasifik menghadapi tantangan yang relatif mirip dengan Indonesia: urbanisasi cepat, kepadatan penduduk dan kesenjangan layanan dasar. Forum ini menegaskan bahwa masa depan Kota Sehat terletak pada kolaborasi lintas kota, pertukaran praktik baik berbasis bukti, dan penguatan kepemimpinan lokal.

Eksposur global ini mentransformasi cara pandang terhadap Healthy Cities. Jika pada awalnya mempelajari konsep dari literatur internasional saat studi doktoral, kini berada pada posisi untuk mengadaptasi kerangka global ke konteks nasional, mengkritisi model global berdasarkan pengalaman empiris Indonesia, dan menawarkan pendekatan berbasis komunitas sebagai model alternatif. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa gerakan Healthy Cities bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi bagian dari diplomasi kesehatan global. Dalam konteks ini, peran akademisi Indonesia menjadi strategis untuk memastikan bahwa pengalaman lokal terdokumentasi, dipublikasikan dan diakui dalam diskursus internasional.

Pengalaman internasional memperkuat keyakinan penulis: Kabupaten/Kota Sehat harus berbasis tata kelola (governance-based), bukan sekadar program kesehatan, pendekatan partisipatif adalah kekuatan Indonesia yang harus dipertahankan, dan Indonesia memiliki potensi menjadi model Healthy Cities berbasis komunitas di negara berkembang. Dengan demikian, perjalanan global ini bukan sekadar catatan perjalanan akademik, tetapi bagian dari proses membangun posisi Indonesia dalam arsitektur kesehatan perkotaan dunia.