News
Sulsel

Resmi, UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Kini Tembus Rp4,23 Juta Per Bulan

UMP SULSEL - Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra mengumumkan penetapan UMP Sulsel 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Sabtu (21/11/2026). Pemerintah menetapkan UMP Rp4.233.913,25 per bulan atau naik 7,98 persen demi menjaga daya beli pekerja. (Dok Pemprov Sulsel)

MAKASSAR, UNHAS.TV – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.

Angka tersebut naik 7,98 persen atau bertambah Rp312.824,46 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini diharapkan memperkuat daya beli pekerja sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan keberlangsungan dunia usaha.

Penetapan UMP tersebut diumumkan Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan," kata Andi Winarno dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli dalam menetapkan besaran upah tersebut.

Pemerintah juga memperhitungkan keberlangsungan kegiatan usaha serta stabilitas hubungan industrial agar kenaikan upah tidak menghambat aktivitas ekonomi daerah.

Andi Winarno menegaskan bahwa nominal UMP 2027 telah melampaui estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulawesi Selatan pada 2026. Menurut dia, ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga standar kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan.

"UMP Sulawesi Selatan tahun 2027 berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak atau KHL Sulawesi Selatan tahun 2026," ujarnya.

Kenaikan UMP Sulsel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada 2023, pemerintah menaikkan upah minimum sebesar 6,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan pada 2024 tercatat 1,45 persen. Setahun kemudian, pemerintah kembali menaikkan UMP sebesar 6,5 persen.

Pada 2025, UMP Sulsel mencapai Rp3.657.527,37 per bulan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1423/12 Februari/Tahun 2024.

Pemerintah menetapkan upah tersebut untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun mengikuti struktur dan skala upah yang disusun perusahaan.

Ketentuan pengupahan juga mengecualikan usaha mikro dan usaha kecil dari pemberlakuan UMP. Pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan minimum dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Perusahaan juga tidak boleh menurunkan upah pekerja yang sebelumnya telah menerima penghasilan di atas standar minimum.

Dari kalangan pengusaha, penetapan UMP 2027 mendapat dukungan. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Andi Darwis, menyatakan kalangan dunia usaha siap menjalankan keputusan pemerintah tersebut.

Menurut Darwis, pengusaha merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menilai kepatuhan terhadap regulasi pengupahan menjadi bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang sehat.

"Pengusaha selalu tegak lurus dengan keputusan pemerintah terkait penetapan UMP. Tugas pengusaha dan Apindo adalah mendampingi kerja sama serta berkolaborasi dengan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi," kata Darwis.

Kenaikan UMP 2027 kini menjadi tantangan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan efektif.

Pemerintah perlu mengawal kepatuhan perusahaan agar kenaikan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha di Sulawesi Selatan. (*)