Catatan dari FGD "Membangun Model Evakuasi Responsif dan Partisipatif" di BPBD Kota Makassar

MAKASSAR, UNHAS.TV - Di lantai dua kantor BPBD Kota Makassar, Rabu sore itu, puluhan orang berkumpul dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). Ruangan dipenuhi perwakilan dari berbagai lapisan—akademisi Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah, aktivis lingkungan dari WALHI, Ma'REFAT Institute, dan Wikipangan, jajaran pejabat BPBD, hingga Lurah Manggala dan warganya.

Di atas meja, dokumen-dokumen tersusun rapi. Ada laporan magang mahasiswa, ada kerangka acuan kegiatan yang menegaskan pentingnya koordinasi.

Namun, di balik tatanan formal itu, diskusi sepanjang hampir empat jam justru membuka tabir sebuah ironi yang terus berulang: Kota Makassar memiliki perangkat kebijakan yang lengkap—dari UU No. 24 Tahun 2007 hingga Perwali Rencana Kontingensi Banjir 2014.

Semua tersusun di atas kertas. Tapi ketika air naik pada 25 Februari hingga 1 Maret 2026, yang terjadi di lapangan adalah cerita yang sama sekali berbeda.

Fakta Genangan: Antara Data dan Realitas

Yusnianti, mahasiswa magang dari Departemen Ilmu Administrasi Unhas, memaparkan temuan mereka di Masjid Jabal Nur—titik pengungsian utama warga Manggala. Data menunjukkan fluktuasi pengungsi: 89 jiwa pada 25 Februari, naik menjadi 103 jiwa (34 KK) pada 26-27 Februari, lalu turun perlahan hingga 45 jiwa pada 1 Maret. Ketinggian air bervariasi antara 5 hingga 30 cm.

"Kami mengidentifikasi empat dimensi masalah," ujar Yusnianti. "Pertama, evakuasi yang masih terpusat. Kedua, preferensi masyarakat memilih bertahan karena alasan keamanan dan kenyamanan. Ketiga, ketergantungan bantuan—warga yang tidak mengungsi tetap menuntut logistik. Keempat, infrastruktur drainase yang buruk."

Kepala BPBD: "Kita Harus Ubah Mindset"

Dr. H. Muhammad Fadli, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, membuka sesi dengan pengakuan jujur. "Saya di sini baru 7-9 bulan. Setiap kali banjir, saya turun. Saya mulai paham: ini masalah yang sama setiap tahun," katanya.

Ia melontarkan data mengejutkan: dari 100 persen warga terdampak, hanya 5 persen yang bisa diselamatkan petugas. Sisanya menyelamatkan diri sendiri, ditolong tetangga, atau masyarakat setempat.

"Ini data penting. Masyarakat harus menjadi subjek, bukan objek," tegas Fadli. BPBD telah memasang Early Warning System di tiga sungai. Namun EWS tak akan berarti tanpa komunitas yang siap bertindak.

Ia juga memperkenalkan pendekatan non-konvensional: program Hipno Tangguh, Hipno Harmoni, dan Hipno Resilien untuk membangun ketahanan mental warga menghadapi bencana.

Namun ia mengakui masih ada persoalan struktural dan moral hazard. "Ada warga yang sengaja mengungsi tengah malam, besoknya pulang lagi. Mereka senang karena dapat bantuan," keluhnya.

Kisah dari Dalam: Pengalaman Lurah Manggala

Lurah Manggala, yang baru 5 bulan bertugas, memberikan gambaran paling gamblang. Ia bercerita tentang upayanya menahan warga agar tidak terburu-buru mengungsi.

"Dari Oktober sampai kemarin, saya selalu menahan warga. Saya tiga kali melarang Ibu Dewi yang rumahnya di titik terendah. Karena kalau dia mengungsi, yang lain ikut," ujarnya.

Ia juga menyoroti problem klasik: warga kontrak tak bisa meninggikan rumah, sementara pemilik enggan berinvestasi. Yang lebih memprihatinkan, drainase di wilayahnya sudah lebih dari sepuluh tahun tidak tersentuh perbaikan.

Pihak pengembang (Perumnas) belum menyerahkan aset saluran, sehingga pemerintah tak bisa turun tangan. "Kami sudah dua kali rapat dengan Perumnas. Mereka janji, tapi mundur terus," kesalnya.

Aktivis Lingkungan: Ini Soal Struktur dan Keadilan

Mohammad Muttaqin Azikin dari Ma'REFAT Institute membawa diskusi ke ranah fundamental. "Konstitusi kita bilang, negara harus melindungi warganya. Tapi dalam praktiknya, perlindungan itu tidak merata," katanya.

Ia mengkritik lemahnya integrasi antara tata ruang, perencanaan, dan penegakan hukum. "Izin pembangunan perumahan di daerah resapan tetap keluar. Tidak ada law enforcement."

Brahmani Harum Murtisari dari Wikipangan mengutip riset bersama WALHI yang menunjukkan kompleksitas masalah banjir, tidak hanya dari perkotaan tetapi juga dari daerah penyangga seperti Gowa dan Maros akibat kerusakan di hulu.

Ia juga memaparkan data perubahan iklim: peningkatan suhu signifikan di Makassar, musim kemarau semakin panas, musim hujan semakin ekstrem. "Kita harus berhenti meromantisasi cara-cara lama. Sekarang yang harus kita lakukan adalah beradaptasi dengan lingkungan baru," ujarnya.

Akademisi: Tata Ruang Tanpa Data dan Kemandirian Warga

Dr. Amril Hans, dosen Administrasi Publik FISIP Unhas, membedah kegagalan koordinasi dari perspektif governance. "BPBD secara struktur eselon 2A, seharusnya bisa mengkoordinasi OPD lain. Tapi dalam praktiknya, mereka tidak punya daya memaksa Dinas PU atau Dinas Sosial." Ia menegaskan, tata ruang dan perizinan harus melibatkan BPBD sebagai pemberi rekomendasi.

Ilham Alimuddin, Ph.D., ahli geologi dari Pusat Studi Kebencanaan LPPM Unhas, menekankan perlunya master plan banjir yang komprehensif.

"Kita perlu peta tutupan lahan, indeks kapasitas risiko, dan green city metric. Kalau tidak, kita hanya mengobati gejala, bukan akar masalah." Ia juga menyoroti mentalitas warga yang masih menunggu bantuan. "Literasi bencana harus dibangun sejak sekolah."

Harapan di Tengah Genangan

Di akhir diskusi, moderator Dr. Ishak Salim—dosen Ilmu Administrasi dan peneliti di Laboratorium Policy and Governance (POLiGOV) Unhas—merangkum tujuh elemen konsensus peserta: [1] penguatan aspek struktural, [2] perbaikan governance, [3] kepemimpinan BPBD, [4] pembenahan infrastruktur dengan master plan banjir, [5] adaptasi perubahan iklim, [6] edukasi dan literasi warga, serta [7] pemanfaatan teknologi data.

FGD yang diinisiasi mahasiswa magang Unhas ini, menurut Dr. Ishak, merupakan bagian dari komitmen POLiGOV Lab untuk mendorong riset kebijakan yang berdampak langsung.

Laboratorium ini akan menindaklanjuti diskusi dengan penyusunan Policy Brief yang akan disampaikan secara resmi kepada Wali Kota Makassar. "Evakuasi menjadi titik masuk untuk membicarakan persoalan yang lebih luas. Kami berharap rekomendasi ini tidak berhenti di atas kertas," ujarnya.

Dr. Fadli berjanji akan membenahi sistem dari hulu ke hilir. "Kita selesaikan satu per satu, dari yang kecil dulu. Yang penting ada gerakan," ujarnya optimistis.

Namun, di luar ruangan FGD yang hangat, langit Makassar sore itu mendung. Musim hujan belum benar-benar berlalu. Di Manggala, warga masih waswas menanti apakah malam nanti air kembali naik. Di atas kertas, semua rencana sudah tersusun. Tapi apakah eksekusinya akan sampai ke tengah genangan?