MAKASSAR, UNHAS.TV - Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar mendorong Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi turun tangan.

Ia meminta PT Pertamina dan pengelola SPBU segera menyiapkan pola pelayanan yang lebih tertib agar masyarakat umum tidak menjadi korban persoalan distribusi maupun antrean bahan bakar minyak (BBM).

Appi mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat, 11 September 2026. Ia datang bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda dan diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar beserta jajaran manajemen Pertamina.

Pertemuan tersebut berlangsung untuk mencari jalan keluar atas keluhan warga yang dalam beberapa waktu terakhir harus menghadapi antrean panjang saat mengisi BBM.

Menurut Appi, pemerintah kota tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi gangguan yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat.

"Tujuan kami ke sini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban," ujar Appi.

Ia menilai persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan stok. Menurut dia, perlu ada pembenahan teknis di lapangan, mulai dari sistem pelayanan, jumlah petugas, hingga pengaturan kendaraan yang masuk ke area SPBU.

Salah satu langkah yang diusulkan Appi adalah mengaktifkan seluruh nozzle atau selang pengisian yang tersedia serta menambah jumlah operator SPBU. Ia menilai banyak antrean terjadi karena kapasitas pelayanan belum sebanding dengan jumlah kendaraan yang datang.

"Antrean mengular karena keterbatasan petugas. Misalnya empat dispenser di SPBU hanya dijaga satu orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif sehingga waktu tunggu kendaraan bisa dipangkas," katanya.

Menurut Appi, pengelola SPBU juga perlu membuat pengaturan berdasarkan jenis kendaraan. Bus, kendaraan logistik, kendaraan ekspedisi, dan kendaraan pribadi tidak dapat dilayani dengan pola yang sama karena memiliki tingkat kebutuhan dan waktu pengisian yang berbeda.

Appi mengusulkan adanya sistem klasterisasi kendaraan serta pengaturan waktu masuk bagi kendaraan tertentu, terutama bus dan truk yang selama ini ikut memperbesar kepadatan antrean di SPBU dalam kota.

Ia menyebut kendaraan besar tidak harus seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.

Menurutnya, SPBU di wilayah penyangga seperti Kabupaten Maros dan Gowa dapat dioptimalkan sebagai buffer zone untuk mengurangi tekanan pelayanan di kawasan perkotaan.

"Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya," ujar Appi.

Ia mengingatkan antrean yang telah mencapai beberapa lapis kendaraan berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

Angkutan Sampah Terdampak

Bahkan, dampaknya mulai dirasakan oleh Pemerintah Kota Makassar karena operasional sejumlah armada pelayanan publik, termasuk kendaraan pengangkut sampah, ikut terdampak.

Menurut Appi, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah kota membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai penyebab antrean, apakah berkaitan dengan distribusi, kebijakan BBM, perubahan pola konsumsi, atau faktor lain.

"Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik," ujarnya.

Ia meminta koordinasi antara pemerintah kota, Pertamina, dan pengelola SPBU diperkuat. Sosialisasi kepada masyarakat juga dianggap penting agar warga mendapatkan informasi mengenai kondisi pasokan dan langkah penanganan yang sedang dilakukan.

Appi menegaskan pertemuan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran diskusi. Ia menginginkan adanya tindakan nyata agar antrean segera terurai.

"Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan dalam kondisi aman. Ia mengatakan Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons antrean yang terjadi.

Salah satu langkah tersebut adalah memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini, sebanyak 25 SPBU di Makassar telah beroperasi selama 24 jam. Jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi lapangan membutuhkan.

"Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah," ujar Deny.

Ia menjelaskan penambahan jam operasional bertujuan mengurai konsentrasi kendaraan pada waktu tertentu. Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan untuk memastikan distribusi pasokan lebih tepat sasaran.

Deny menyebut penyaluran BBM telah ditingkatkan. Untuk solar, distribusi berada sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Sementara Pertalite mengalami peningkatan sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen dibandingkan kondisi normal.

Namun, ia menjelaskan penyaluran setiap SPBU berbeda sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Pertamina akan menyesuaikan suplai berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.

Selain penambahan suplai dan jam operasional, Pertamina juga berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk melakukan penertiban antrean kendaraan di SPBU. Langkah tersebut dilakukan agar peningkatan pasokan berjalan seiring dengan pengaturan pelayanan.

"Kami juga sudah koordinasi dengan tim Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean-antrean yang ada di SPBU, membuka nozzle di SPBU," kata Deny.

Pertamina memastikan langkah tersebut akan terus berjalan hingga kondisi antrean kembali normal. Pemerintah Kota Makassar pun menyatakan akan mengawal proses penanganan agar kebutuhan BBM masyarakat tidak terganggu dan aktivitas warga dapat kembali berjalan seperti biasa. (*)