MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan surat imbauan kepada warga negara Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah untuk segera pulang sehubungan perang melawan Iran ternyata tidak semudah yang direncanakan.
Imbauan itu menyusul sejumlah fasilitas milik AS di Timur Tengah telah menjadi sasaran rudal balistik milik Iran. Serangan terbaru, Pangkalan Udara AS Al Udeid di Qatar telah hancur diserang pagi ini.
Ini adalah pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah yang dilengkapi dengan radar dengan kemampuan fitur sistem peringatan dini tercanggih. Namun, radar dan fasilitas pendukung senilai Rp 18 triliun tersebut tidak mampu mengatasi datangnya rudal Iran.
Pantauan satelit memperlihatkan, pangkalan itu sudah rata dengan tanah. Sejumlah fasilitas pendukung di pangkalan itu telrihat rusak parah.
Melalui akun X @realDonaldTrump, Presiden Donald Trump mengimbau warga negara AS di Timur Tengah untuk segera menghubungi kantor pemerintah AS di wilayah terdekat untuk mendaftar kepulangan.
"Sejak peluncuran Operasi Epic Fury, sudah lebih dari 9.000 warga Amerika yang pulang ke AS dengan selamat. Jika kalian warga AS di Timur Tengah dan ingin pulang, silakan mendaftar ke Departemen Dalam Negeri di Step.State.Gov," demikian bagian dari imbauan Trump.
Imbauan serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio kepada media usai bertemu dengan Senat di Capitol Hill kemarin malam. Imbauan itu juga diperkuat oleh Karoline Leavitt, Sekretaris Presiden dan Sekretaris Media Gedung Putih. Menurut Karoline, dalam tujuh hari terakhir, sudah 9.000 warga AS di Timur Tengah dan 300 dari Israel telah dipulangkan.
Warga yang mendaftar akan didata dan pemerintah akan menyediakan pilihan penerbangan yang disewa khusus sehingga warga tidak perlu menyediakan biaya kepulangan. Bagi mereka yang tidak ikut di penerbangan di pesawat yang disewa khusus pemerintah, dapat menggunakan penerbangan lain dan biayanya akan diganti oleh pemerintah.
Demi memudahkan pendataan, pemerintah membuka layanan setiap saat tanpa henti dan menyediakan nomor khusus yang bisa dihubungi.(*)
MENTERI Luar Negeri AS Marco Rubio. (Foto: tangkapan layar)








