MAKASSAR, UNHAS.TV - Wacana penerapan ekspor satu pintu yang tengah didorong pemerintah menuai beragam tanggapan. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya memperbaiki tata kelola ekspor nasional sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Prof Dr Mursalim Nohong SE MSi CRA CRP CWM menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya strategis harus mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dalam UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menurutnya, kebijakan ekspor satu pintu lahir dari kesadaran pemerintah terhadap berbagai persoalan tata kelola ekspor yang selama ini masih terjadi, mulai dari ketidaksesuaian dokumen hingga praktik-praktik yang merugikan negara.

"Ekspor satu pintu pada dasarnya merupakan integrasi seluruh proses ekspor, mulai dari pendaftaran, perizinan, hingga pelaporan. Tujuannya agar proses menjadi lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan mudah diakses," ujarnya.

Ia menilai sistem yang terintegrasi dapat menutup celah terjadinya penyimpangan administrasi yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Sehingga, proses ekspor diharapkan menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional.

Pemerintah sendiri menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mendukung penguatan ekosistem ekspor nasional.

Langkah tersebut dinilai dapat membantu pengawasan sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Prof Mursalim menegaskan bahwa perbaikan tata kelola ekspor harus berorientasi pada peningkatan nilai tambah komoditas dalam negeri. Hilirisasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus didorong.

Dekan FEB Unhas Prof Dr Mursalim Nohong SE MSi CRA CRP CWM saat tampil dalam program Econotalks di Unhas TV, Selasa (2/6/2026). (Dok Unhas TV)

"Kita harus memiliki keyakinan bahwa kebijakan ini dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif. UMKM juga memiliki kepentingan di dalamnya dan harus mendapatkan ruang yang sama," katanya.

Ia menambahkan bahwa pelaku usaha, khususnya UMKM, perlu memperhatikan aspek legalitas, standardisasi mutu, dan kelengkapan dokumen agar dapat bersaing di pasar ekspor.

Selama ini masih ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan isi barang yang diekspor, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam perdagangan internasional.

Di sisi lain, kebijakan ekspor satu pintu dinilai membuka berbagai peluang bagi daerah penghasil komoditas. Selain mendorong hilirisasi, kebijakan ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor produksi, logistik, dan jasa pendukung lainnya.

Jika implementasinya berjalan optimal, pemerintah juga dituntut untuk memperkuat infrastruktur dan konektivitas guna menunjang kelancaran distribusi barang ekspor.

Perbaikan jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi menjadi faktor penting dalam mendukung daya saing produk Indonesia.

Prof Mursalim juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas UMKM agar mampu berorientasi ekspor. Menurutnya, pelaku UMKM masih membutuhkan pendampingan, standardisasi produk, akses pembiayaan, hingga penguatan sumber daya manusia.

"Transformasi menuju orientasi ekspor membutuhkan waktu dan proses. Karena itu, UMKM perlu mendapatkan asistensi agar mampu bersaing dan tidak tertinggal dari pelaku usaha yang lebih besar," jelasnya.

Selain pemerintah, perguruan tinggi juga memiliki peran penting melalui pengembangan riset yang dapat dikomersialisasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta dunia usaha.

Di akhir, Prof Mursalim mengingatkan bahwa penyederhanaan regulasi harus tetap dibarengi dengan pengawasan yang kuat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Ia berharap tata kelola ekspor yang lebih baik dapat meningkatkan daya saing komoditas Indonesia sekaligus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pelaku usaha.

"Regulasi harus disederhanakan, perizinan dipercepat, tetapi tetap menjamin keadilan bagi semua pihak. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah menjadikan komoditas Indonesia semakin berdaya saing di pasar global," pungkasnya.

(Zulkarnaen Jumar Taufik / Unhas TV)