MAKASSAR, UNHAS.TV – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di Indonesia menjadi ironi di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih menunjukkan tren positif.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 32.389 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Rahmat Nurul Prima Nugraha SE MSc menjelaskan bahwa kondisi tersebut dikenal sebagai fenomena jobless growth, yaitu ketika ekonomi tetap tumbuh, tetapi tidak diikuti peningkatan kesempatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026 dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal dibandingkan sektor padat karya.

Rahmat menjelaskan bahwa meningkatnya PHK dipengaruhi oleh dua faktor utama. Dari sisi permintaan atau demand, melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan sejumlah perusahaan melakukan efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, dari sisi penawaran atau supply, perusahaan mulai beralih memanfaatkan teknologi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan karena dinilai mampu menjalankan berbagai fungsi secara lebih efisien dibandingkan tenaga manusia.

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pekerja yang kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.

Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dapat mengalami penurunan akibat berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Karena itu, gelombang PHK yang tidak segera ditangani berisiko menekan konsumsi sekaligus memperlambat aktivitas perekonomian.

“Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, angka tersebut merupakan angka agregat. Pertumbuhan ekonomi belum tentu menjamin penyerapan tenaga kerja apabila lebih banyak ditopang sektor padat modal," ujarnya.

"Di sisi lain, perusahaan juga mulai melakukan shifting dari tenaga manusia ke teknologi karena dianggap lebih efisien. Kondisi inilah yang memunculkan fenomena jobless growth,” ujar Rahmat.

Rahmat menambahkan bahwa perkembangan teknologi tidak seharusnya hanya dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Perubahan teknologi merupakan proses yang tidak dapat dihindari sehingga masyarakat perlu beradaptasi melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli pekerja yang terdampak PHK.

Sementara dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu memperluas program peningkatan keterampilan atau upskilling, melakukan pemetaan kebutuhan industri, serta memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan kerja.

Institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Kurikulum perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan perubahan struktur industri agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan adaptif.

Fenomena jobless growth menunjukkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui peningkatan angka PDB, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Di tengah percepatan transformasi teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penyesuaian kurikulum pendidikan, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan menjadi langkah strategis untuk menciptakan pasar kerja yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

(Mustika Syaharuddin / Unhas TV)