MAKASSAR, UNHAS.TV - Kelas menengah Indonesia dinilai menjadi penopang penting perekonomian nasional, tetapi justru berada dalam posisi rentan.

Kelompok ini menyumbang besar terhadap konsumsi rumah tangga dan penerimaan pajak, namun belum banyak tersentuh kebijakan afirmatif pemerintah.

Pandangan itu disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Salman Samir SE MSc, dalam program Econotalks yang tayang di Unhas TV, Kamis (30/4/2026).

Dalam diskusi tersebut, Salman menyebut kelas menengah sebagai “rantai sepeda” perekonomian Indonesia. Bila kelompok ini melemah, laju ekonomi nasional ikut tersendat.

Salman menjelaskan, klasifikasi kelas menengah Indonesia mengacu pada laporan Bank Dunia 2019 berjudul Expanding the Middle Class. Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita per bulan yang dihitung relatif terhadap garis kemiskinan.

“Yang dimaksud kelas menengah itu rumah tangga dengan pengeluaran per kapita per bulan sekitar 3,5 sampai 17 kali dari garis kemiskinan,” kata Salman.

Dengan garis kemiskinan sekitar Rp600 ribu per kapita per bulan, kelompok kelas menengah berada pada kisaran pengeluaran Rp2,1 juta hingga Rp10,2 juta per orang per bulan.

Namun, Salman mengatakan kelompok di batas bawah kelas menengah sangat mudah turun ke kategori aspiring middle class atau kelas menengah bawah.

“Itu ibarat kelas menengah tapi level bawah banget, yang kira-kira hampir jatuh miskin,” ujarnya.

Menurut Salman, kerentanan itu berbanding terbalik dengan kontribusi kelas menengah terhadap ekonomi nasional.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53–55 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dari total konsumsi tersebut, sekitar 83 persen berasal dari rumah tangga kelas menengah, termasuk aspiring middle class.

“Anda bayangkan, berarti hampir 40–45 persen PDB kita dari sisi permintaan dikontribusi oleh rumah tangga yang diklasifikasikan sebagai kelas menengah,” kata Salman.

Kontribusi kelompok ini juga terlihat dari sisi penerimaan pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip dalam diskusi tersebut, sekitar 43 persen penerimaan pajak pertambahan nilai berasal dari kelompok menengah.

“Dari sisi pajak sumbangannya besar. Dari sisi PDB, terutama konsumsi rumah tangga, juga besar,” ujar Salman.

Ia kemudian menggambarkan struktur ekonomi Indonesia seperti sepeda. Kelompok kaya disebut sebagai roda depan karena menguasai modal dan pabrik. Kelompok miskin menjadi roda belakang. Adapun kelas menengah berperan sebagai rantai yang menggerakkan keduanya.

“Kalau mereka mengalami shock, guncangan dalam ekonomi, sepedanya akan cenderung lambat, susah melaju cepat. Kelas menengah ini ibarat mesin pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Salman menilai pelemahan kelas menengah ikut menjelaskan mengapa ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran 5 persen. Ketika kelompok ini turun kelas, konsumsi rumah tangga melemah, pasar menjadi lesu, dan daya tahan ekonomi nasional ikut tertekan.

Dalam pengantar diskusi, pembawa acara menyebut kelas menengah kerap dianggap aman karena masih bekerja dan tetap melakukan konsumsi.

Namun, kelompok ini sebenarnya menanggung tekanan besar akibat kenaikan biaya hidup, kebutuhan pendidikan, kesehatan, cicilan, dan pengeluaran rumah tangga lainnya.

“Kebijakan-kebijakan yang hadir dari pemerintah itu tidak langsung menyentuh kelompok kelas menengah. Justru kelompok ini menjadi rentan,” kata pembawa acara.

Diskusi Econotalks tersebut menegaskan perlunya perhatian lebih serius terhadap kelas menengah. Tanpa kebijakan yang menjaga daya beli dan ketahanan kelompok ini, mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko kehilangan tenaga.

(Rahmatia Ardi / Unhas TV)