MAKASSAR, UNHAS.TV - Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia mulai membuka peluang baru bagi pertumbuhan industri dalam negeri.

Tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi transportasi, pengembangan motor listrik juga berpotensi mendorong hilirisasi sumber daya alam, manufaktur, penciptaan lapangan kerja, hingga tumbuhnya usaha pendukung.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program EconoTalks Unhas TV, Senin (31/8/2026), dengan tema “Motor Listrik Nasional: Mampukah Membangun Industri Dalam Negeri?” yang menghadirkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Rianda Ridho Hafiz Thaha SE MBA.

Rianda menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri motor listrik karena didukung sumber daya nikel dan besarnya pasar kendaraan roda dua.

Namun, peluang tersebut perlu diikuti kebijakan yang tepat agar Indonesia tidak hanya menjadi tempat perakitan, tetapi mampu menghasilkan produk dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi.

“Kalau kapasitas tercapai, skala ekonomi yang bisa didapatkan oleh Indonesia atau potensinya itu bisa mencapai 150 triliun. Dan penciptaan sekitar 218.000 tambahan tenaga kerja baru,” ujar Rianda. 

Menurutnya, manfaat pengembangan motor listrik dapat dirasakan mulai dari hilirisasi nikel, manufaktur komponen, lapangan kerja, hingga usaha pendukung seperti stasiun pengisian dan battery swapping.

Namun, manfaat terbesar berada pada kemampuan membangun rantai nilai industri dari hulu hingga hilir.

“Bukan hanya label Motor Listrik Nasional. Tapi betul-betul menjadi produsen Motor Listrik Nasional yang tingkat komponen dalam negerinya itu tinggi,” jelasnya. 

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam penguasaan teknologi, rendahnya pangsa pasar motor listrik, serta ketergantungan konsumen terhadap subsidi.

Karena itu, Rianda menilai pemerintah perlu mendorong penguatan riset, teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur secara bersamaan.

Transisi ini juga perlu memperhatikan pelaku industri konvensional. Bengkel dan teknisi yang selama ini menangani kendaraan berbahan bakar minyak perlu mendapatkan reskilling agar dapat masuk ke ekosistem kendaraan listrik.

“Kalau bicara industri baru, kita bicara peluang. Ketika kita bicara peluang, pasti harus ada reskilling di dalam,” katanya. 

Sementara dari sisi konsumen, harga kendaraan dan keterbatasan infrastruktur pengisian masih menjadi tantangan.

Rianda menilai insentif pemerintah tetap diperlukan, tetapi tidak seharusnya hanya berbentuk subsidi tunai. “Insentif pemerintah ini harus lebih cerdas. Bukan sekadar subsidi tunai,” ujarnya. 

Ia mendorong agar dukungan pemerintah juga diarahkan pada pembiayaan, pengembangan teknologi, kepastian investasi, serta penguatan pasar sehingga industri motor listrik dapat tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan Motor Listrik Nasional tidak cukup diukur dari jumlah kendaraan yang diproduksi atau terjual.

Indikator yang lebih penting adalah sejauh mana Indonesia mampu membangun rantai nilai industri, meningkatkan kandungan lokal, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan teknologi, dan mempertahankan nilai tambah di dalam negeri.

(Mustika Syaharuddin / Unhas TV)