MAKASSAR, UNHAS.TV – Wacana pemerintah untuk menggratiskan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi kembali memunculkan pertanyaan besar: sanggupkah APBN menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan?

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam program Ekonotalks Unhas TV bertajuk “Pemerintah Bakal Gratiskan Pendidikan TK–Perguruan Tinggi, Sanggupkah APBN Kita?”, Rabu (7/10/2026).

Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Dr Mursalim Nohong SE MSI CRP CWM, menilai pendidikan gratis perlu dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran negara.

Menurutnya, manfaat investasi pendidikan tidak langsung dirasakan saat anggaran dikeluarkan. Dampaknya baru terlihat dalam beberapa tahun melalui peningkatan pendapatan masyarakat, produktivitas, hingga penerimaan negara.

“Kalau kita bicara tentang pendidikan, maka pendidikan itu adalah sebuah investasi yang besar. Kenapa kemudian dikatakan investasi karena kita melakukan pengeluaran pada hari ini, tapi nanti efeknya baru kita bisa rasakan beberapa waktu ke depan atau beberapa tahun yang akan datang,” ujar Mursalim.

Namun, menurut Mursalim, istilah pendidikan gratis perlu dipahami secara tepat. Pendidikan tetap membutuhkan biaya, hanya saja beban yang sebelumnya ditanggung masyarakat dapat dialihkan kepada negara.

“Bukan pendidikan gratis sebenarnya, tetapi itu hanya pengalihan dari yang tadinya ditanggung oleh masyarakat secara pribadi, kemudian diambil alih oleh negara,” jelasnya.

Persoalannya kemudian bukan hanya soal siapa yang membayar, tetapi bagaimana kualitas pendidikan tetap terjaga.

Mursalim menilai pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada pembebasan biaya pendidikan. Kualitas guru dan dosen, sarana-prasarana, laboratorium, hingga akses internet juga harus menjadi bagian dari pembiayaan.

Hal ini dinilai semakin penting bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerataan pendidikan, kata Mursalim, tidak cukup hanya dengan membuka akses, tetapi juga harus memastikan masyarakat di daerah memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan wilayah yang lebih maju.

Ia mencontohkan masih adanya sekolah yang menghadapi persoalan fasilitas, termasuk ruang kelas yang tidak memadai serta keterbatasan akses tenaga pendidik dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, pendidikan gratis juga berpotensi menambah beban pembiayaan negara.

Petakan Kebutuhan Anggaran

Mursalim mengatakan pemerintah perlu memetakan kembali kebutuhan anggaran dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

Menurutnya, anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk biaya operasional, tetapi juga mencakup kesejahteraan guru dan dosen, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat sumber pendapatan negara. Pengelolaan sumber daya alam dan badan usaha milik negara disebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa semata-mata mengandalkan kenaikan pajak.

“Jangan sampai pendidikan digratiskan tetapi kemudian pajak dinaikkan. Saya kira banyak sumber-sumber yang lain,” kata Mursalim.

Selain persoalan pembiayaan, tantangan pendidikan ke depan juga semakin kompleks dengan perubahan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Mursalim menilai perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan kompetensi yang dibutuhkan di masa mendatang. Perubahan tersebut termasuk dalam merespons perkembangan artificial intelligence atau AI.

Menurutnya, AI tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi tenaga kerja. Teknologi tersebut justru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan.

“Artificial intelligence itu sudah hadir. Dia tidak akan menggantikan, dia hanya seharusnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sebuah pekerjaan,” tuturnya.

Mursalim menilai pendidikan yang berkualitas pada akhirnya tidak hanya berfungsi memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, tetapi juga menjadi investasi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Program Econotalks Unhas TV yang dipandu Kautsar Ardiansyah tersebut turut membahas pemerataan pendidikan di wilayah 3T, keberlanjutan anggaran pendidikan, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan lulusan menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

(Husnul Hatima / Andrea Ririn Karina / Unhas TV)